Kabupaten Bantul
Diduga Salah Sasaran, Anak Pak Lurah di Bantul Terdaftar Penerima Bansos
Data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah Pusat untuk pencairan Mei - Juni bagi warga di Bantul diduga banyak yang tidak tepat sasaran.
Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah Pusat untuk pencairan Mei - Juni bagi warga di Kabupaten Bantul diduga banyak yang tidak tepat sasaran.
Di Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong misalnya, sejumlah anak usia pelajar hingga kuliahan terdaftar sebagai penerima bantuan.
Bansos ini dicairkan pada akhir Juli, berbentuk uang tunai Rp 600 ribu, dan dapat tambahan beras 10 kilogram.
"Saya kaget, bantuan sosial tunai dari Pemerintah Pusat kok banyak anak-anak yang dapat. Sedangkan warga miskin yang membutuhkan justru ada yang tidak dapat bantuan," kata Lurah Seloharjo, Pundong, Mahardi Badrun, Sabtu (31/7/2021).
Menurut Badrun, dirinya mengetahui banyak bansos yang diduga tidak tepat sasaran ketika Kalurahan mulai membagikan surat undangan untuk pencairan bansos di kantor pos Pundong.
Baca juga: Bansos Dipercepat, Ini Sederet Bantuan yang Bergulir di Bantul
Banyak penerima yang masih usia anak atau belum menikah.
Di sekitar tempat tinggalnya saja, di Dusun Nambangan, ia menghitung ada sekitar lima anak yang tercatat sebagai daftar penerima bantuan.
Padahal mereka masih kuliah, baru lulus sekolah menengah atas, hingga ada yang masih pelajar SMA.
Bahkan, anaknya sendiri AR, (19),--belum menikah,-- yang seharusnya tidak dapat bantuan, justru dapat.
Dirinya mengaku tidak tahu-menahu proses verifikasi data di lapangan seperti apa, mengapa anaknya itu terdaftar sebagai penerima bantuan.
"Saya bingung. Kenapa anak saya malah dapat. Mosok anaknya pak Lurah dapat bantuan. Gimana toh dulu pendataannya," ujar dia, bertanya.
Bukan tanpa sebab Badrun mempertanyakan bagaimana proses verifikasi data bantuan sosial.
Sebab, dirinya tidak mau, hanya karena anaknya terdaftar sebagai penerima bantuan, banyak warga yang menyalahkan dirinya karena tidak dapat bantuan.
Baca juga: Pemda DIY Wacanakan Penyaluran Bansos Melalui APBD, Sasar Warga Terdampak PPKM Darurat
Padahal, Ia mengaku tidak tahu menahu.
Badrun mengaku tidak bisa berbuat banyak.
Sebab data penerima bantuan sosial tunai dari pusat itu tidak bisa direvisi.
Undangan harus diberikan apa adanya kepada penerima.
Padahal banyak orang-orang yang sebenarnya membutuhkan bantuan tetapi tidak dapat.
Ia sendiri menyerahkan undangan bansos itu kepada anaknya.
Namun anaknya justru tidak berkenan.
"Saya bilang, Nak ini kamu dapat bantuan. Terus dia jawab, kasihkan yang membutuhkan saja," ucap Badrun, menirukan ucapan anaknya.
Benar saja, diceritakan dia, anaknya itu tetap mengambil bantuan di Kantor Pos Pundong kemudian menyerahkan bantuan kepada Mbah Wakijem dan Sujiyem, warga yang berhak namun belum dapat bantuan.
Hal serupa juga ternyata di alami Murtijo, warga Srigading, Sanden.
Baca juga: PPKM Diperpanjang, Ketua Komisi A DPRD DIY Rekomendasikan Bansos Segera Diberikan
Sebagai Kepala keluarga, Ia mengaku malah tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial tunai dari Pemerintah Pusat.
Justru yang tercatat nama anaknya yang masih berusia belasan tahun.
"Saya sebagai Kepala Keluarga malah saya tidak tercatat. Kalau dulu BLT dari Kalurahan saya tercatat. Tapi yang bansos dari pusat ini tidak," terang Murtijo.
Ia menilai data bantuan aneh.
Sebab penerima bantuan bukan hanya anaknya saja, ternyata anak-anak yang lain juga sama.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul, Didik Warsito saat dikonfirmasi wartawan menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengecekan data.
Jika memang ada yang tidak layak menerima bansos tunai, maka akan langsung dikonfirmasikan kepada penyalur.
"Nanti kami check datanya. Jika ada pada daftar penerima, akan kami konfirmasikan bahwa yang bersangkutan tidak layak menerima," kata dia.( Tribunjogja.com )