Breaking News:

PPKM Level 4

Lampu Hijau untuk PKL, Dimungkinkan Berjualan Dengan Syarat

Pemerintah pusat resmi memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Editor: Agus Wahyu
TRIBUNJOGJA/ Alexander Ermando
Sejumlah gerobak PKL Malioboro ditutup terpal. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah pusat resmi memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Dalam perpanjangan kali ini, pemerintah memberlakukan sejumlah pelonggaran. Satu di antaranya mengizinkan pelaku usaha di sektor nonesensial untuk kembali berjualan dan membuka layanan makan di tempat.

Sejalan aturan pemerintah, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X memberi lampu hijau kepada pedagang kaki lima (PKL) dan warung-warung untuk kembali berjualan. Begitu juga kepada pelaku usaha di kawasan Malioboro.

Mereka diperkenankan untuk berjualan asal dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Diketahui, Pemda DIY sempat meminta agar aktivitas perekonomian di kawasan Malioboro dihentikan saat penerapan PPKM Darurat beberapa waktu lalu.

"Dimungkinkan PKL bisa jualan tapi dengan jam-jam tertentu. Boleh buka dan sebagainya. Sudah saya tanda tangani keputusan gubernurnya," jelas Sri Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin (26/7/2021).

Sultan menegaskan, kendati diizinkan berjualan, akses jalan menuju kawasan Malioboro belum akan dibuka secara penuh. Karena dikhawatirkan bakal menimbulkan kerumunan.

Dengan dibukanya akses jalan secara bertahap, Sri Sultan berharap agar pelaku usaha memiliki kesempatan untuk kembali mencari nafkah. Menurutnya, kebijakan tersebut telah diujicobakan selama dua hingga tiga hari lalu.

"Kami berharap berpindah yang (jalan yang) ditutup. Tidak (tutup) terus-menerus. Supaya memberi ruang agar mereka bisa jualan. Karena kalau di-close otomatis tidak ada orang di situ, ya, jualannya tidak akan ada yang beli," terang Raja Keraton Yogyakarta ini.

"Tapi kalau bisa, ya, ditutup dua hari nanti (penutupan) pindah di tempat lain yang penting tetap mengurangi mobilitas," imbuhnya.

Sedangkan titik penyekatan di lokasi-lokasi lain tetap akan dilanjutkan seperti sedia kala. Melalui upaya tersebut harapannya mobilitas warga dapat terus ditekan. Sultan melanjutkan, mobilitas warga di DIY secara umum mampu ditekan pascakebijakan PPKM diterapkan.

Namun, Sultan menyoroti adanya peningkatan mobilitas warga di lingkungan permukiman penduduk. Kendati terpantau ada sedikit pengurangan, mobilitas warga di sana masih tergolong tinggi.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved