PPKM Level 4, Wakil Wali Kota Yogyakarta Berikan Pilihan Ke Masyarakat Soal Pelonggaran Aktivitas
Usai diumumkannya perpanjangan lima hari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (20/7/2021) kemarin
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Usai diumumkannya perpanjangan lima hari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (20/7/2021) kemarin, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tak ingin mengendorkan upaya penekanan kasus Covid-19.
Hal itu dikarenakan Yogyakarta kini masuk ke dalam level 4 atas kebijakan perpanjangan PPKM oleh pemerintah pusat.
Sehingga, sebagaimana isi surat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang PPKM Level 4, maka wilayah yang masuk ke dalam level 4 yang dikategorikan penyebaran virus di daerah tersebut sangatlah tinggi.
Ketua Satgas Harian Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi tidak menampik bahwa kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta masih cukup tinggi yakni diangka 300 kasus positif Covid-19 per harinya.
Baca juga: Pemda DIY Klaim Penerapan PPKM Darurat Berhasil, Mampu Tekan Mobilitas Warganya
Hal kedua yang menjadi catatan dan perlu dievaluasi yakni, aktivitas dan mobilitas masyarakat di Yogyakarta masih terbilang tinggi, sehingga hal itu menyebabkan kasus positif Covid-19 di Yogyakarta terus naik.
"Sehingga untuk saat ini yang akan kami kuatkan adalah, agar masyarakat dalam mobilitasnya dibatasi," katanya, saat dihubungi Tribun Jogja, Rabu (21/7/2021)
Itu artinya, lanjut Heroe, pengetatan dan pengawasan terhadap aktivitas dan mobilitas masyarakat masih sama seperti saat masa PPKM Darurat kemarin.
Alasan lainnya terus melakukan pengetatan dan pengawasan mobilitas, yakni tingkat keterisian Bate Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 juga cukup tinggi, ditambah dengan suplai oksigen masih belum aman sejauh ini.
Hal ketiga, perhatian Heroe ditujukan pada aktivitas sosial ekonomi yang diibaratkan memiliki dua mata pisau untuk saat ini.
"Ketiga tengang aktivitas sosial ekonomi, karena dalam kondisi sekarang ya tentu muncul persoalan ekonomi," jelasnya.
Namun demikian, ia meminta kepada maayarakat agar menahan selama lima hari, karena menurutnya prioritas saat ini lebih ditekankan terhadap persoalan kesehatan.
"Karena kami prioritasnya penanganan kesehatan, maka kami harapkan persoalan ini diutamakan," jelas Heroe.
Heroe berharap, dalam minggu ini mobilitas masyarakat semakin turun, sehingga pada minggu terakhir bulan ini pengawasan diberbagai sektor dapat dikendorkan pelan-pelan.
"Tapi itu perlu syarat. Ini bisa kami kendorkan kalau kasusnya menurun. Tapi kalau kasusnya agak standar dan cenderung tinggi, kami belum bisa mengendorkan," ungkap Heroe.
PPKM Bukan Soal 5 sampai 10 Hari