UPDATE Data COVID-19 Hari Ini 20 Juli 2021: Kasus Baru 38.325, Sembuh 29.791, Meninggal 1.280 Orang

Tribunjogja.com - Hari ini kasus penularan Covid-19 belum juga mereda. Dari data update virus corona yang disampaikan pemerintah, penambahan kasus Covid-19 hari ini masih cukup tinggi.

Mengacu data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Selasa (20/7/2021) menunjukkan penambahan 38.325 kasus positif dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 saat ini mencapai 2.950.058 orang, terhitung sejak pengumuman kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi tersebut dapat diakses publik melalui situs Covid19.go.id.

Pasien sembuh dan meninggal

Data yang sama menunjukkan penambahan pasien sembuh sebanyak 29.791 orang. Dengan demikian, jumlah kasus kesembuhan di Indonesia mencapai 2.323.666 orang.

Selanjutnya, pasien yang meninggal dunia bertambah 1.280 orang. Sehingga, angka kasus kematian akibat Covid-19 kini tercatat 76.200 orang sejak awal pandemi.

Satgas juga mencatat ada 550.192 kasus aktif Covid-19 di Indonesia.

Kasus aktif ialah pasien yang masih terkonfirmasi positif dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri.

Kemudian, Satgas mencatat 267.333 orang yang berstatus suspek.

Baca juga: Vitamin D Bisa Mengurangi Kemungkinan Infeksi COVID-19 Hingga 54 Persen, Asalkan Begini

Seseorang disebut suspek Covid-19 jika mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.

Istilah suspek juga merujuk pada orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable Covid-19.

Selain itu, orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Kritik keputusan PPKM

Pemerintah dinilai dilematis dalam mengambil keputusan terkait perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) AB Widyanta mengatakan, pengambilan keputusan itu cukup pelik karena harus mempertimbangkan antara ekonomi atau kesehatan masyarakat.

"Decision making yang pelik sehingga tidak mudah. Perlu perhitungan matang dan justifikasi yang kuat untuk memutuskan. Implikasi dan risiko sama besarnya, tegangan antara kesehatan publik dan ekonomi masyarakat," ujar Widyanta kepada Kompas.com, Selasa (20/7/2021).

Kendati dilematis, Widyanta berpandangan, pemerintah harus mengambil keputusan berdasarkan data dan alasan yang jelas.

Data dan alasan tersebut mesti dijelaskan kepada publik secara transparan.

Baca juga: Danais untuk Covid-19 Mandek di Kemenkeu, Masyarakat DIY Harus Bersabar

"Argumennya harus berbasis data lapangan yang kuat dan termutakhir seperti yang mereka (pemerintah) punya," ucapnya.

Selain itu, Widyanta berharap komunikasi publik pemerintah terkait keputusan PPKM darurat juga berbasis sains dan evaluasi secara terbuka.

"Komunikasi publiknya ya harus saintifik, transparan, dan jujur dalam menyampaikan hasil evaluasi kegagalan dan keberhasilan selama PPKM darurat," terang Widyanta.

Diketahui, pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan di berbagai sektor selama PPKM darurat.

Kegiatan yang dibatasi mulai dari sektor perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan, restoran, wisata, transportasi, hingga lainnya.

PPKM darurat diterapkan di Jawa-Bali dan 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang mencatatkan penularan Virus Corona dalam jumlah besar. Kebijakan itu berlaku sejak 3 Juli dan berakhir pada 20 Juli.(*)