Breaking News:

Yogyakarta

Danais untuk Covid-19 Mandek di Kemenkeu, Masyarakat DIY Harus Bersabar

Paniradyapati DIY menyayangkan perintah penggunaan Danais untuk Covid-19 justru disebar ke media sosial dulu sebelum dikirim ke pemerintah DIY.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah DIY geleng-geleng kepala atas surat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor S-121/PK/2021 yang diterbitkan pada 10 Juli 2021 oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Surat PMK itu berisi tentang perintah penggunaan Dana Keistimewaan (Danais) untuk penanganan pandemi Covid-19 di wilayah DIY.

Yang membuat heran pihak Paniradyapati DIY, surat perintah itu justru disebar ke media sosial (medsos) lebih dulu, sebelum dikirim ke pemerintah DIY.

Paniradya, Paniradyapati pemerintah DIY Aris Eko Nugroho menjelaskan, dirinya harus mengklarifikasi lebih dulu kebenaran surat PMK dari Menteri Keuangan itu sebelum perintah yang tertuang dalam PMK itu dijalankan oleh pemerintah DIY.

Baca juga: Pemda DIY Tunggu Surat Resmi Ketika Kemenkeu Izinkan Danais untuk Tangani Pandemi

"Kami heran dengan Kemenkeu, kenapa PMK itu justru dikirim ke medsos. Kenapa gak ke kami langsung, kenapa malah ke Medsos," kata Aris, Selasa (20/7/2021).

Dalam instruksi dari surat PMK itu, pemerintah DIY dibolehkan memakai Danais 2021 sebesar Rp1,3 triliun untuk percepatan penanganan pandemi.

Aris melanjutkan, beberapa hari setelah surat itu terbit, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis penggunaan Danais untuk penanganan Covid-19.

Sementara yang menjadi tanda tanya dirinya, penggunaan danais untuk Covid-19 tahun ini apakah boleh dipakai langsung lalu laporan menyusul, atau diubah dulu alokasinya dan menunggu pencairan seperti biasa.

Baca juga: Kemenkeu Izinkan Danais untuk Tanggulangi Pandemi Covid-19, Ini Tanggapan Pemda DIY

"Apakah boleh diubah lalu kemudian lapor, ini yang kaki belum mendapat jawaban. Masih nunggu dari Kementerian seperti apa," ungkap Aris.

Sementara, Sekretaris Komisi A DPRD DIY Retno Sudiyanti mendesak agar pemerintah DIY segera bergerak cepat terhadap penggunaan Danais untuk krisis Covid-19.

Pasalnya, Retno menilai masyarakat saat ini sudah semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan akibat kebijakan pemerintah saat ini.

"Semuanya menanti. Masyarakat menanti kebijakan penggunaan danais. Padahal surat Kemenkeu sudah ada. Jangan sampai timbul keresahan masyarakat," pungkasnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved