Beredar Daftar Pegawai KPK Nonaktif yang Akan Ikut Pelatihan Bela Negara, Hotman : Saya Tak Ikut
Beredar Daftar Pegawai KPK Nonaktif yang Akan Ikut Pelatihan Bela Negara, Hotman : Saya Tak Ikut
TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Daftar nama pegawai komisi pemberantasan korupsi (KPK) nonaktif tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang akan mengikuti pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan oleh Kementerian Pertahanan beredar melalu aplikasi pesan Whatsapp.
Ada 24 nama yang beredar melalui aplikasi pesan Whatsapp tersebut.
Ke-24 nama tersebut di antaranya Hotman Tambunan, Budi Agung Nugroho, Budi Sokmo Wibowo, Teuku M. Rully, Ahmad Fajar, Rizki Bayhaqi, Anggraeni Puspita Sari, Hasan, Penyidik Muda, Ita Khoiriyah, Lavirra Zuchni Amanda, Damas Widyatmoko, Andri Hermawan, Dewa Ayu Kartika Venska, Nita Adi Pangestuti, Gita Annisaa Larasati, Christie Afriani, Abdan Syakuro, Ajinarasena Hermanu, Tohir Isnaeni, Yudi Prawira, Edi Prasetyo, Oky Rusandi, Aditya Pratama, Agus Afiyanto.
Pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan oleh Kemenhan sendiri akan mulai dilaksanakan pada Selasa (20/7/2021) besok.
Dikutip Tribunjogja.com dari Tribunnews.com dalam artikel berjudul "Ini Daftar Nama 24 Pegawai KPK yang Bakal Dididik Kemenhan", Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif KPK Hotman Tambunan membenarkan daftar nama tersebut.
"Ya (benar daftar nama, red), tapi enam nampaknya masih mempertanyakan (ikut atau tidak, red) ya," kata Hotman kepada Tribunnews.com, Senin (19/7/2021).
Ketika dikonfirmasi apakah Hotman Tambun akan mengikuti pendidikan bersama kementerian Prabowo Subianto itu, ia menjawab tegas.
"Saya enggak ikut," kata Hotman.
Adapun 24 pegawai dimaksud sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Asesmen TWK dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai berikut:
1. Hotman Tambunan, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi.
2. Budi Agung Nugroho, Penyidik Utama.
3. Budi Sokmo Wibowo, Penyidik Utama.
4. Teuku M. Rully, Administrasi Bidang Penindakan dan Eksekusi Madya.
5. Ahmad Fajar, Spesialis Deteksi dan Analisis Korupsi Madya.
6. Rizki Bayhaqi, Spesialis Pelacakan Aset Madya.
7. Anggraeni Puspita Sari, Pemeriksa Gratifikasi dan Pelayanan Publik Muda.
8. Hasan, Penyidik Muda.
9. Ita Khoiriyah, Spesialis Hubungan Masyarakat Muda.
10. Lavirra Zuchni Amanda, Spesialis Koordinasi dan Supervisi Muda.
11. Damas Widyatmoko, Spesialis Manajemen Informasi Muda.
12. Andri Hermawan, Spesialis Pelayanan, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Muda.
13. Dewa Ayu Kartika Venska, Spesialis Pelayanan, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Muda.
14. Nita Adi Pangestuti, Spesialis Pelayanan, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Muda.
15. Gita Annisaa Larasati, Spesialis PJKAKI Muda.
16. Christie Afriani, Spesialis PJKAKI Muda.
17. Abdan Syakuro, Staf Deteksi dan Analisis Korupsi Muda.
18. Ajinarasena Hermanu, Staf Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan Muda.
19. Tohir Isnaeni, Data Entry.
20. Yudi Prawira, Data Entry (LHKPN).
21. Edi Prasetyo, Data Entry (LHKPN).
22. Oky Rusandi, Operator Sistem Gedung.
23. Aditya Pratama, Pengamanan KPK.
24. Agus Afiyanto, Pengamanan KPK.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan akan berlangsung selama 30 hari.
Adapun terkait pelaksanaan program tersebut akan diatur oleh Kemenhan.
"Program, tempat, lokasi, materi, dan pelaksanaan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan direncanakan oleh Kemenhan RI," kata Firli, Rabu (14/7/2021).
Baca juga: Hasil TWK Tak Kunjung Diberikan, Begini Komentar Pegawai KPK Nonaktif
Baca juga: Ajakan Selamatkan KPK dari Cengkeraman Oligarki Lewat Pesan Tulisan Laser di Gedung Merah Putih
Empat Orang Tolak Ikuti Diklat
Diberitakan Tribunjogja.com sebelumnya, empat orang dari 24 pegawai KPK yang masih diberi kesempatan untuk ikut menjalani pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan menolak menandatangani surat kesediaan mengikuti diklat.
Sementara empat orang lainnya belum menandatangani surat kesediaan untuk mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan lantaran masih menginginkan hasil TWK terlebih dahulu.
Kabar mengenai empat pegawai KPK yang enggan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan tersebut disampaikan oleh salah seorang pegawai yang masuk daftar 24, Ita Khoiriyah.
Ita merupakan pegawai KPK dari staf humas.
Dikutip Tribunjogja.com dari Tribunnews.com, Ita mengatakan kalau empat orang tersebut sudah menandatangani surat keterangan tidak bersedia dibina.
"Kalau 4 orang lainnya tandatangan surat tidak bersedia dibina," kata Ita kepada Tribunnews.com, Rabu (14/7/2021).
Sementara Ita sendiri, bersama tiga pegawai lainnya, belum menandatangani kesediaan untuk mengikuti diklat.
Hal itu lantaran mereka menginginkan hasil TWK sampai di tangannya terlebih dahulu.
"Saya dan setahu saya, tiga orang lainnya, tidak menandatangani surat pernyataan kesediaan atau tidak kesediaan pembinaan, kalau tidak dibuka hasil TWK kami pribadi," kata Ita.
Ihwal keikutsertaan 16 pegawai KPK lainnya apakah akan mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan, Ita mengaku tak tahu-menahu. (*)