Breaking News:

Dapat 100 Aduan Pelanggaran Prokes per Hari, Satpol PP DIY Nilai Kepatuhan Masyarakat Rendah

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat resmi diperpanjang hingga akhir Juli 2021 oleh pemerintah. Namun tingkat kepatuhan

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Yuwantoro Winduajie
Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat resmi diperpanjang hingga akhir Juli 2021 oleh pemerintah.

Namun tingkat kepatuhan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terhadap penerapan protokol kesehatan (Prokes) saat penerapan PPKM Darurat dinilai tim Satgas Covid-19 bidang penegakkan hukum masih rendah.

Baca juga: UPDATE Gunung Merapi 18 Juli 2021, Luncurkan 8 Kali Guguran Lava Pijar ke Arah Barat Daya

Tercatat ada ratusan pengaduan pelanggaran prokes selama PPKM Darurat berlangsung, yang dilaporkan masyarakat kepada Satpol PP DIY.

"Tingkat kepatuhan masih rendah. Mereka seringkali saat ditertibkan bilangnya berhubungan masalah perut. Kalau mereka tutup, katanya mau makan apa," kata Koordinator Bidang Penegakkan Hukum Satgaa Covid-19 DIY, Noviar Rahmad, saat dihubungi Minggu (18/7/2021)

Dari kondisi tersebut, para petugas di lapangan yakni dari Satpol PP dan aparat gabungan lainnya harus memilah mana saja yang menjadi target penertiban.

"Dari hal itu maka kami pilah-pilah supaya tidak terjadi gesekan," ujarnya.

Pelanggaran yang sering dijumpai selama PPKM Darurat saat ini, Satpol PP DIY seringkali mendapat aduan masyarakat terkait masih adanya warung makan dan restoran yang menyediakan makan di tempat.

Setiap harinya Satpol PP DIY menerima aduan terkait hal itu sebanyak 100 laporan. 

"Masih ada yang makan di tempat. Setiap harinya itu 100 aduan dilaporkan ke kami soal pelanggaran makan di tempat dan berkerumun," ungkap Noviar.

Baca juga: Varian Delta Terdeteksi di DI Yogyakarta, Ini Cara Penularan dan Gejala yang Perlu Anda Tahu

Padahal tujuan PPKM Darurat saat ini diharapkan mampu menekan tingkat kerumunan serta mobilitas masyarakat.

Sedangkan banyaknya laporan terkait pelanggaran prokes itu dikhawatirkan akan menjadi sumber penularan virus yang baru.

"Yang jadi masalah itu nanti kerumunan itu menjadi sumber penularan virusnya. Dan selama ini kerumunan masih menjadi tempat penularan," tegasnya. (hda)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved