Tanggapi Isu Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, Ini Kata Menteri Luhut

TRIBUNJOGJA.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, buka suara terkait isu wacana perpanjangan PPKM Darurat.

Beberapa waktu terakhir, santer beredar isu yang menyatakan adanya rencana terkait perpanjangan PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

Hal itu menyusul penyebaran virus corona yang masih belum terkendali hingga saat ini.

Penerapan PPKM Darurat sendiri telah dilaksanakan sejak 3 Juli 2021 lalu.

Pada periode awal, menurut rencana PPKM Darurat akan berakhir pada 20 Juli 2020 pekan depan.

Baca juga: Pengetatan PPKM Darurat : Seluruh Pintu Tol di Jateng Ditutup, Ratusan Titik Penyekatan Diperketat

Baca juga: Peta Sebaran Kasus Baru Covid-19 24 Jam Terakhir: Rincian Penambahan 56.757 Kasus di 34 Provinsi

Beberapa hari menjelang berakhirnya PPKM Darurat pada 20 Juli 2021, beredar kabar yang menyebutkan kemungkinan adanya perpanjangan PPKM Darurat. 

Menanggapi hal tersebut, Luhut yang juga Koordinator Pemberlakuan Perbatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali pun angkat bicara.

Luhut mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 sudah diduga sebelumnya.

Namun, tidak diduga lonjakan kasus terjadi sangat cepat.

"Saya kira ya begini, kasus meroket ini sudah kita duga juga mungkin terjadi tapi tidak kita duga terus terang secepat ini. Tapi balik pemahaman kita terhadap varian Delta ini juga banyak yang tidak paham betul," kata Luhut melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (15/7/2021).

"Bukan hanya kita by surprise, banyak negara lain yang kena karena ilmu dunia kedokteran belum sampai ke sana," sambungnya.

Luhut mengatakan, pihaknya mencermati dampak ekonomi akibat penerapan PPKM Darurat.

Oleh karenanya, pemerintah akan mengamati kondisi sebelum menentukan sampai kapan PPKM Darurat akan dijalankan.

"Istilah saya itu kalau kita membengkokkan sesuatu musti ada batasnya, kalau bengkok itu harus siap patah. Jadi kita mengamati betul ini masalah ekonomi ini jangan sampai kelamaan malah buat mati," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan, Presiden Joko Widodo memintanya untuk melakukan evaluasi PPKM Darurat. "Saya janji besok (hari ini) atau nanti sore (kemarin) kami akan laporkan apa yang kita lakukan dengan data-data tapi saya akan ketemu dengan asosiasi guru besar UI kita minta pendapatnya juga," pungkasnya.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi pada Rabu (14/7/2021) mengatakan, pemerintah belum mengambil keputusan soal PPKM.

"Tapi nanti kita akan evaluasi," kata Jodi kepada Kompas.com.

Pemerintah terus memantau mobilitas penduduk sejak PPKM Darurat diterapkan pada 3 Juli 2021.

Berdasar data yang dihimpun pada 11-12 Juli, kata Jodi, mobilitas warga di sejumlah wilayah di Jawa dan Bali mengalami penurunan.

Kabar perpanjangan PPKM Daurat beredar luas di masyarakat. Sedianya, kebijakan itu berlaku 3-20 Juli 2021.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan jika kondisi Covid-19 belum terkendali, perpanjangan PPKM darurat mungkin dilakukan.

"Pemerintah akan terus melihat efek implementasi di lapangan. Jika kondisi (Covid-19) belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan (PPKM darurat) maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tak mungkin dilakukan," kata Wiku, Selasa (13/7/2021).

Penyebaran Varian Delta

Luhut Binsar Pandjaitan juga menyebut penyebaran virus corona yang terjadi saat ini harus ditanggulangi dengan cara yang berbeda.

Pasalnya, menurut Luhut yang juga menjadi penanggungjawab pelaksanaan PPKM Darurat, varian Delta yang menyebar di dunia, termasuk di Indonesia, sangat cepat laju penularannya.

Karena itu, untuk mengendalikan laju sebaran virus Corona di Indonesia, harus ditangani dengan strategi yang berbeda pula.

"Musuh yang beda ini tentu dengan segala resources yang ada ya kita hadapi, tapi tidak mudah. Karena ini menyangkut obat, oksigen, dan lainnya," kata Luhut dalam konferensi pers update PPKM Darurat, Kamis (15/7/2021).

Pada penanggulangan sebelumnya mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 1, PSBB 2, dan PPKM Mikro, penambahan kasus relatif terkendali.

Berbeda dengan pengendalian pada masa PPKM Darurat ini yang melonjak di luar perkiraan akibat varian Delta.

"Hampir semua sekarang di Jawa ini, kalau boleh saya katakan semua, dikontrol oleh varian Delta. Menurut yang saya baca varian ini lebih cepat dari varian Alpha. Kita menghadapi musuh yang beda," katanya.

Tidak hanya Indonesia, kata Luhut, sejumlah negara juga mengalami lonjakan yang eksponensial akibat varian virus ini.

Bahkan, Perdana Menteri Belanda kata Luhut meminta maaf telah menyetujui melepas masker di tengah terjadinya Pandemi.

"Inggris kena, Belanda kena, PM Belanda minta maaf karena setujui lepas masker, sekarang naik eksponensial, Malaysia, Rusia, Thailand, dan di Amerika sendiri terjadi lonjakan," katanya.

Varian ini juga kata Luhut menurunkan efikasi semua vaksin Covid-19.

Baca juga: Inilah Perbedaan Gejala Covid-19 Varian Delta dengan Varian Lainnya

Baca juga: Dinkes DIY Ungkap Penyebab Ratusan Pasien Isoman Covid-19 Meninggal Dunia

Termasuk vaksin Pfizer yang disebut-sebut ampuh menangkal varian Delta.

"Varian Delta mampu menurunkan efikasi dari seluruh jenis vaksin. Orang bilang vaksin Pfizer yang paling hebat itu, di Israel itu tajam juga kasusnya. Astrazeneca, Moderna, you named it. Saya ingin ingatkan, ini baru varian Delta. Apa mungkin ada varian lain? We never know," kata Luhut.

Karena itu, ia meminta seluruh masyarakat kompak dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

Menurutnya sangat sulit menekan penyebaran Covid-19 akibat varian Delta apabila seluruh komponen tidak kompak.

"Kita optimis bisa mengendalikan ini bila kita kompak," katanya.

( kompas.com )