Selama PPKM Darurat, Ada 3 Kafe di Bantul Disegel 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, tim gabungan penegakan hukum (Gakkum) di Kabupaten Bantul gencar melakukan patroli pengawasan, berlandaskan pada Intruksi Bupati Bantul nomor 18/INSTR/2021.

Patroli yang sudah berjalan hampir dua pekan itu didapati 155 pelanggaran. 

Kepala Satpol Pamong Praja Bantul, Yulius Suharta mengatakan, dari jumlah pelanggaran itu paling banyak didominasi oleh kafe atau rumah makan.

Jumlahnya ada 93 pelanggaran.

Sebagian besar pelanggaran karena tidak mengindahkan larangan makan di tempat.

Baca juga: Selama PPKM Darurat, Jalur Menuju Bantul di Simpang Empat Dongkelan Ditutup 24 Jam

Melanggar jam operasional dan kurangnya kelengkapan protokol kesehatan, misalnya tidak tersedianya tempat cuci tangan. 

Apabila menemukan pelanggaran, menurut Yulius, sanksi yang diberikan biasanya berupa teguran, peringatan ataupun pembubaran.

Namun, apabila bandel dan pelanggaran terus dilakukan berulang-ulang, maka diberi tindakan lebih tegas. 

"Kita lakukan penutupan atau penyegelan. Bisa 1 - 3 x 24 jam. Disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya," kata Yulius, Jumat (16/7/2021). 

Ia mengungkapkan, hingga saat ini tim gabungan gakkum yang terdiri dari Polres, Kodim, Kejaksaan dan Satpol-PP Kabupaten Bantul sudah memberi sanksi penutupan atau penyegelan kepada 3 kafe/rumah makan.

Tempat usaha itu terpaksa disegel karena berulang melakukan pelanggaran aturan PPKM Darurat. 

Menurut dia, kedepan patroli pengawasan akan terus ditingkatkan.

Bahkan, jika sebelumnya hanya menyisir pada pelaku usaha yang melanggar, nantinya pembeli yang kedapatan melanggar juga akan diberi sanksi.

Sanksinya bervariasi.

Apabila tidak memakai atau tidak membawa masker maka diberi sanksi sosial berupa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya maupun membaca Pancasila. 

Namun apabila bandel dan pelanggaran terus dilakukan berulang-ulang, maka diberi sanksi lebih tegas.

Baca juga: Masih Banyak Ditemukan Kafe dan Warung di Bantul yang Melanggar Aturan PPKM Darurat

"Misalnya, KTP akan kami sita," kata dia. 

Selain pelanggaran di kafe atau rumah makan, tim gabungan gakkum Kabupaten Bantul juga menemukan pelanggaran di pasar tradisional 5 kasus.

Lalu, pertokoan 16 kasus, pedagang kaki lima (PKL) 11 kasus, kegiatan seni dan budaya 1 kasus, area publik 9 kasus, olahraga 1 kasus, hajatan 6 kasus dan objek wisata 10 kasus. 

Patroli pengawasan juga menyasar ke sektor konstruksi dan tempat - tempat ibadah, namun sejauh ini nihil pelanggaran.

Yulius berharap, ditengah tingginya kasus Covid-19 di Bumi Projotamansari semua pihak bisa ambil peran dan peduli, untuk bersama-sama berupaya menanggulangi pandemi. 

"Tingginya kasus Covid-19 di Bantul ini butuh keterlibatan dan kepedulian semua pihak. Semua harus bisa ambil peran. Minimal mematuhi aturan dan Protokol Kesehatan," ujar dia.( Tribunjogja.com )