Tak Setuju Pembentukan OPD Baru di Tengah Pandemi, Sejumlah Fraksi DPRD Gunungkidul Pilih Walk Out

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Sejumlah fraksi termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menunda pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Permintaan itu disampaikan saat rapat pembahasan di Ruang Paripurna DPRD Gunungkidul, Senin (12/07/2021) kemarin.

Rapat paripurna tersebut juga diwarnai aksi walk-out sejumlah fraksi sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembentukan OPD baru.

Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti termasuk yang ikut walk out saat pembahasan.

Ia menilai pembentukan OPD baru saat ini bukan menjadi hal yang mendesak.

"Saat ini kepentingan masyarakat lebih harus dikedepankan, terutama masih dalam situasi pandemi COVID-19," kata Endah pada wartawan, Selasa (13/07/2021).

Menurutnya, pembentukan OPD baru akan berdampak pada tambahan beban anggaran daerah.

Sebab diperlukan biaya operasional tambahan bagi OPD baru tersebut,

Saat ini, Endah menegaskan anggaran perlu dialokasikan untuk penanganan COVID-19.

Selain penanganan kesehatan, anggaran juga dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi.

Baca juga: Sepekan Lebih Pemberlakuan PPKM Darurat, 179 Pelanggaran Dilaporkan Terjadi di Gunungkidul

Baca juga: Coba Lakukan Cara Ini untuk Mempercepat Pemulihan Anosmia Akibat Covid-19

Terlepas dari protes tersebut, ia mengatakan pembentukan OPD baru yang sifatnya untuk kemajuan Gunungkidul memang diperlukan. Namun bukan saat ini karena momennya dianggap belum tepat.

"Ada baiknya pembentukan OPD baru dilakukan saat kondisi sudah mulai pulih, bisa di 2023 atau 2024," ujar Ketua DPC PDIP Gunungkidul ini.

Selain PDIP, fraksi lain yang menunjukkan penolakannya adalah PKS dan Gerindra.

Mereka berbondong-bondong melakukan walk out saat pembahasan tengah berlangsung pada Senin sore kemarin.

Pendapat lain disuarakan oleh Heri Nugroho dari Fraksi Golkar.

Wakil Ketua DPRD Gunungkidul ini menilai sejumlah OPD baru memang dibutuhkan untuk kepentingan ke depan.

"Seperti pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga, itu jadi kebutuhan bukan sekadar keinginan," kata Heri yang juga Ketua DPD Golkar Gunungkidul ini.

Ia beralasan pemisahan dan pembentukan OPD baru diperlukan agar bisa lebih fokus menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurutnya, penataan kelembagaan pemerintahan dan penanganan pandemi memiliki kepentingan yang sama.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta menolak berkomentar terkait protes sejumlah fraksi.

Meski demikian di akhir rapat, kesepakatan pembentukan OPD baru tercapai dan usulan akan disampaikan ke Pemda DIY.

Wacana pembentukan OPD baru sudah dikemukakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul Drajad Ruswandono.

Selain OPD baru, ada beberapa OPD yang akan dipisahkan secara nomenklatur.

"Antara lain Dinas Pemuda dan Olahraga (saat ini bergabung dengan Dinas Pendidikan), serta pembentukan kembali Dinas Peternakan," kata Drajad pada Maret lalu.

Selain pembentukan dan pemisahan, sejumlah nomenklatur akan dilebur. Seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UKM.

Menurut Drajad, penataan diperlukan menyesuaikan kebutuhan Gunungkidul, khususnya pada Dinas Peternakan.

Sebab diperlukan lembaga tersendiri untuk menangani potensi peternakan Gunungkidul yang besar.

"Namun hasil akhirnya seperti apa memerlukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemda DIY," jelasnya.(Tribunjogja/Alexander Ermando)