Tak Setuju Pembentukan OPD Baru di Tengah Pandemi, Sejumlah Fraksi DPRD Gunungkidul Pilih Walk Out

Wakil Ketua DPRD Gunungkidul ini menilai sejumlah OPD baru memang dibutuhkan untuk kepentingan ke depan.

"Seperti pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga, itu jadi kebutuhan bukan sekadar keinginan," kata Heri yang juga Ketua DPD Golkar Gunungkidul ini.

Ia beralasan pemisahan dan pembentukan OPD baru diperlukan agar bisa lebih fokus menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurutnya, penataan kelembagaan pemerintahan dan penanganan pandemi memiliki kepentingan yang sama.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta menolak berkomentar terkait protes sejumlah fraksi.

Meski demikian di akhir rapat, kesepakatan pembentukan OPD baru tercapai dan usulan akan disampaikan ke Pemda DIY.

Wacana pembentukan OPD baru sudah dikemukakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul Drajad Ruswandono.

Selain OPD baru, ada beberapa OPD yang akan dipisahkan secara nomenklatur.

"Antara lain Dinas Pemuda dan Olahraga (saat ini bergabung dengan Dinas Pendidikan), serta pembentukan kembali Dinas Peternakan," kata Drajad pada Maret lalu.

Selain pembentukan dan pemisahan, sejumlah nomenklatur akan dilebur. Seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UKM.

Menurut Drajad, penataan diperlukan menyesuaikan kebutuhan Gunungkidul, khususnya pada Dinas Peternakan.

Sebab diperlukan lembaga tersendiri untuk menangani potensi peternakan Gunungkidul yang besar.

"Namun hasil akhirnya seperti apa memerlukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemda DIY," jelasnya.(Tribunjogja/Alexander Ermando)