Tak Setuju Pembentukan OPD Baru di Tengah Pandemi, Sejumlah Fraksi DPRD Gunungkidul Pilih Walk Out

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Sejumlah fraksi termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menunda pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Permintaan itu disampaikan saat rapat pembahasan di Ruang Paripurna DPRD Gunungkidul, Senin (12/07/2021) kemarin.

Rapat paripurna tersebut juga diwarnai aksi walk-out sejumlah fraksi sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembentukan OPD baru.

Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti termasuk yang ikut walk out saat pembahasan.

Ia menilai pembentukan OPD baru saat ini bukan menjadi hal yang mendesak.

"Saat ini kepentingan masyarakat lebih harus dikedepankan, terutama masih dalam situasi pandemi COVID-19," kata Endah pada wartawan, Selasa (13/07/2021).

Menurutnya, pembentukan OPD baru akan berdampak pada tambahan beban anggaran daerah.

Sebab diperlukan biaya operasional tambahan bagi OPD baru tersebut,

Saat ini, Endah menegaskan anggaran perlu dialokasikan untuk penanganan COVID-19.

Selain penanganan kesehatan, anggaran juga dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi.

Baca juga: Sepekan Lebih Pemberlakuan PPKM Darurat, 179 Pelanggaran Dilaporkan Terjadi di Gunungkidul

Baca juga: Coba Lakukan Cara Ini untuk Mempercepat Pemulihan Anosmia Akibat Covid-19

Terlepas dari protes tersebut, ia mengatakan pembentukan OPD baru yang sifatnya untuk kemajuan Gunungkidul memang diperlukan. Namun bukan saat ini karena momennya dianggap belum tepat.

"Ada baiknya pembentukan OPD baru dilakukan saat kondisi sudah mulai pulih, bisa di 2023 atau 2024," ujar Ketua DPC PDIP Gunungkidul ini.

Selain PDIP, fraksi lain yang menunjukkan penolakannya adalah PKS dan Gerindra.

Mereka berbondong-bondong melakukan walk out saat pembahasan tengah berlangsung pada Senin sore kemarin.

Pendapat lain disuarakan oleh Heri Nugroho dari Fraksi Golkar.