Lockdown Daerah Istimewa Yogyakarta Batal, Pakar Epidemiolog UGM Sarankan Ini
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum memilih lockdown lebih memilih kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro
Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Iwan Al Khasni
lihat foto
Agar pembatasan mobilitas berjalan efektif, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Pertama masyarakat perlu menghindari kegiatan yang melibatkan kerumunan.
"Hindari kerumunan, bahkan di beberapa wilayah itu ada yang mengatur maksimal kerumunan itu tiga orang," tandasnya.
Kemudian, memberlakukan pembagian work from home dan work from office terhadap masyarakat yang bekerja.
"Sekitar tiga Minggu pembatasannya, itu minimal. Itu akan menurunkan angka penularan yang cukup besar," terangnya
Keputusan Gubernur
Dalam rapat tersebut Sri Sultan meminta kepada seluruh kepala daerah untuk segera memperkuat dan membentuk satuan tugas (satgas) Covid-19 di tiap RT/RW.
Pasalnya satgas memiliki peran vital dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan maupun kerumunan masa di level paling bawah.
Satgas diharapkan dapat membantu upaya mengawasi kegiatan-kegiatan yang biasa digelar masyarakat. Termasuk penegakan aturan dalam kebijakan PPKM mikro.
"Perlu membatasi diantara mereka yang ada di setiap kelurahan agar satgas yang belum terbentuk mohon bisa diselesaikan yang ada di kelurahan," ujar Sri Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin (21/6/2021).
Lebih jauh, Sri Sultan menuturkan, wacana lockdown yang dulu sempat dilontarkan merupakan solusi terkahir jika pandemi tak kunjung dapat dikendalikan.
Kebijakan tersebut, diakui Sri Sultan, sulit untuk dilakukan. Pasalnya bakal membawa konsekuensi besar.
Pasca karantina wilayah diberlakukan, otomatis perekonomian masyarakat akan terganggu.
Sehingga Pemda DIY harus menanggung segala kebutuhan warganya.
Sri Sultan mengaku tak sanggup jika harus menghidupi seluruh warga DI Yogyakarta.
"(Jika lockdown) orang jualan nggak ada. Yang buka hanya apotek dan supermarket, yang lain tutup. Pemerintah harus ganti duit untuk masyarakat, untuk beli makan. Ya kalau kita tidak kuat," terang Sri Sultan.
"Ya enggak, tidak ada kalimat lockdown. Saya tidak kuat meragati semua rakyat se Yogya. Itu pilihan terakhir," tambah Raja Keraton Yogyakarta ini.
Terkait dengan aktivitas pariwisata, segala keputusan untuk menutup tempat wisata bakal diserahkan kepada masing-masing kepala daerah.
