Forpi Kota Yogya Pantau Pelaksanaan PPDB SMP Jalur KMS, Antisipasi Adanya Upaya 'Memiskinkan Diri'
Pemantauan digelar di enam sekolah sekaligus, untuk upaya antisipasi adanya salah sasaran pemegang KMS.
Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta menggelar pantauan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021/2022 tingkat SMP untuk jalur Kartu Menuju Sejahtera (KMS), Selasa (22/6/2021).
Pemantauan digelar di enam sekolah sekaligus, untuk upaya antisipasi adanya salah sasaran pemegang KMS.
Enam SMP tersebut meliputi, SMP N 9, SMPN 10 SMPN 13, SMPN 16, SMP N 4 serta SMP N 15 Kota Yogyakarta.
Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, berujar jalur afirmasi tersebut memang dikhususkan bagi penduduk tidak mampu dan terdata dalam keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial dengan identitas KMS.
Namun, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, muncul indikasi masyarakat yang sengaja 'memiskinkan diri' demi mendapat kuota di sekolah negeri. Menurutnya, hal semacam itu jelas tidak dapat ditoleransi.
"Tahun-tahun kemarin cukup banyak yang sebenarnya tidak patut memegang KMS, karena pakai mobil, motornya baru, bahkan badannya emas semua. Itu catatan kami, jangan sampai terjadi di tahun ini lah," cetusnya.
Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Dinsosnakertrans untuk mengevaluasi kepemilikan KMS jikalau menemukan fenomena itu lapangan. Sebab, andai dibiarkan, warga masyarakat miskin jelas sangat dirugikan.
"Kan kasihan, yang benar-benar membutuhkan malah tidak dapat KMS, itu jadi ketimpangan di masyarakat. Apalagi, sekarang situasi pandemi," tegas Kamba.
"Kalau menemukan masyarakat yang tidak layak dapat KMS, terutama dari segi penampilan, kita merekomasikan agar dicabut. Jangan sampai mentalitas memiskinkan diri dibiarkan terjadi setiap tahun," lanjutnya.
Ia pun berharap, para orang tua, atau wali calon siswa bisa mengisi blangko pendaftaran dengan penuh kejujuran dan tanpa manipulasi.
Terlebih, mereka pun menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp10 ribu.
"Sampai hari ini kita belum mendapati fenomena itu. Tapi, pemantauan masih akan berlangsung selama tiga hari ke depan, sampai 24 Juni nanti," tandasnya.
Sementara Kepala SMPN 4 Kota Yogyakarta, Suramanto, mengatakan sampai dengan Selasa (22/6/2021) pukul 10.00 WIB, pendaftar jalur KMS di sekolahnya telah hampir memenuhi daya tampung 11 persen, atau 18 siswa.
"Tadi kita cek, sudah 17 anak yang mendaftar. Meski jalur KMS, persaingannya saya lihat cukup ketat, karena nilainya yang mendaftar tinggi-tinggi," jelasnya.
Ia pun memastikan, tidak sembarang orang bisa mendaftar melalui jalur KMS tersebut.
Sebab, terdapat beberapa syarat mutlak yang harus dipenuhi, meski tolok ukurnya tetap berbasis pada nilai ASPD calon anak didik.
"Kami ada tim verifikasi untuk jalur afirmasi ini. Rata-rata pemegang KMS minimal 6 bulan, jadi ketika calon siswa itu mengajukan, harus dipastikan sudah terdaftar di database, bahwa ini afirmasi," pungkasnya. (*)