Breaking News:

Ketua PP Muhammadiyah Ajak Masyarakat Sipil Ikut Bersuara Lawan Upaya Penggembosan KPK

Masyarakat sipil diharap untuk ikut bersuara dan menunjukkan kepedulian terhadap upaya penggembosan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Muhammad Fatoni
Tribun Jogja/Azka Ramadhan
Suasana diskusi Merapatkan Shaf, Meluruskan Kiblat Pemberantasan Korupsi, yang digelar FOKAL IMM DIY dan LHKP PW Muhammadiyah DIY, di Kantor DPD RI Yogyakarta, Senin (7/6/2021) malam. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengajak masyarakat sipil untuk ikut bersuara dan menunjukkan kepedulian terhadap upaya penggembosan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikanya dalam diskusi 'Merapatkan Shaf, Meluruskan Kiblat Pemberantasan Korupsi', yang digelar FOKAL IMM DIY bersama LHKP PW Muhammadiyah DIY, di Kantor DPD RI Yogyakarta, Senin (7/6/2021) malam.

"Sekarang mana OKP yang secara resmi pernah bersikap terhadap pembersihan 75 orang, dan jadi 51 orang yang terjadi di KPK itu? Hampir tidak ada, ya," ungkapnya.

Oleh karenanya, ia meminta kepada seluruh masyarakat, untuk membuka mata dan hatinya terhadap upaya masif penggembosan lembaga anti rasuah tersebut. Jangan sampai, lanjutnya, kesadaran sipil ikut terdegradasi.

"Mana ada, perguruan tinggi negeri, atau swasta, yang mengambil sikap terhadap situasi selama ini? Masyarakat sipil, ayo duduk bersama, jangan pesimis," tandasnya.

"Muhammadiyah dan NU, itu bagian dari masyarakat sipil yang masih terpanggil, masih menjaga marwahnya. Tapi, kalau tidak hati-hati, bisa digoreng lewat pinggiran itu," tambah Ketua KPK Periode 2010-2012 tersebut.

Sementara Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, yang turut hadir sebagai narasumber menyebut, upaya pelemahan KPK dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Bahkan, sudah dimulai sejak 2012 silam.

"Saya haqqul yaqin, bahwa memang KPK dibunuh, dengan cara sistematis. Bukan hanya dari undang-undang, tetapi juga seleksi komisioner, hingga TWK itu," terangnya.

Padahal, pria yang akrab disapa Uceng itu memandang bahwasanya test wawasan kebangsaan tidak tepat saat diterapkan dalam alih status pegawai KPK.

Terlebih, para pegawai yang tak lulus, distempel tidak Pancasilais.

"Masa mereka tidak Pancasilais? Padahal, mereka sudah melakukan test itu, bahkan beberapa (pegawai KPK yang tidak lulus) di antaranya mengajar soal itu," katanya.

Agenda tersebut, diikuti 350 peserta secara daring, yang terdiri dari Alumni IMM, Pengurus Muhammadiyah, hingga masyarakat sipil pegiat anti korupsi di seluruh Indonesia, untuk bergerak melawan penggembosan KPK. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved