KPU Bantul Gandeng UMY untuk Menyukseskan Program Desa Pelopor Demokrasi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - KPU Bantul meneruskan program Desa Pelopor Demokrasi sebagai salah satu bentuk Pendidikan pemilih berkelanjutan pada tahun 2021 ini.

Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho menjelaskan bahwa program desa pelopor demokrasi ini sudah diinisasi KPU Bantul sejak tahun 2018 yang lalu dengan mendampingi tiga desa terpilih untuk kemudian dibentuk kader-kader pelopor demokrasi.

Baca juga: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Bantul Melatih Wirausaha Pemula Meningkatkan Kapasitasnya

Kader pelopor demokrasi ini selanjutnya akan diproyeksikan sebagai penyelenggara pemilu baik di tingkat PPS  atau desa maupun di tingkat TPS di saat pemilu atau pemilihan.

"Di Tahun 2021 ini rencananya KPU Bantul akan kembali memilih tiga desa di wilayah Bantul untuk dijadikan desa pelopor demokrasi," ujarnya Jumat (4/6/2021).

Ia menambahkan, dalam pelaksanaannya, KPU Bantul akan menggandeng Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisipol UMY terutama dalam hal peningkatan pemahaman tentang demokrasi di tingkat masyarakat.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Bantul, Musnif Istiqomah menjelaskan bahwa tiga desa yang akan dipilih oleh KPU Bantul mempunyai beberapa kriteria, di antaranya tingkat partisipasi rendah pada pemilihan 2020 serta minat yang rendah pada saat pembentukan penyelenggara pemilu.

Salah satu desa yang akan dijadikan desa pelopor demokrasi adalah Desa Bangunharjo, di desa ini pada saat pemilihan 2020 yang lalu tingkat partisipasi sebesar 76,46 %.

Tingkat partisipasi ini masih dibawah rata-rata tingkat partisipasi tingkat kabupaten Bantul yaitu 80,32%.

"Dengan latar belakang ini, maka diharapkan melalui program desa pelopor demokrasi, pada saat Pemilu 2024 yang akan datang terjadi peningkatan partisipasi pemilih yang signifikan," ungkapnya.  

Ia pun berharap, pada saat pembentukan penyelenggara ad hoc terutama PPS dan KPPS, tidak mengalami kendala karena minat yang tinggi dari kader-kader demokrasi desa yang telah terbentuk.

Baca juga: Bupati Klaten Minta 50 Persen Ruang Rest Area Tol Yogyakarta-Solo Pasarkan Produk UMKM

Menanggapi program tersebut, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY,  Muhammad Zainuri menuturkan bahwa program desa pelopor demokrasi sejalan dengan konsep merdeka belajar mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY.

Menindaklanjuti hal tersebut, tim kurikulum Ilmu Pemerintahan UMY akan segera mensinkronkan program desa pelopor demokrasi yang disampaikan oleh KPU Bantul dengan kurikulum mahasiswa terutama untuk program merdeka belajar, magang mahasiswa maupun KKN tematik.

"Selain mahasiswa, akan didorong keterlibatan dosen- dosen Ilmu Pemerintahan dalam program desa pelopor demokrasi baik dalam bentuk riset, atau penulisan buku ilmiah kolaborasi antara KPU Bantul dan Ilmu Pemerintahan UMY," tandasnya. (nto)