Breaking News:

Yogyakarta

Sebanyak 45 PO Bus Pariwisata di DIY Limbung, DPRD DIY Usulkan Insentif Para Awak

Harapannya, dengan adanya insentif tersebut para supir angkutan umum dan yang lainnya tetap bisa bertahan hidup meski tidak beroperasi.

Penulis: Miftahul Huda
Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Alexander Ermando
Ilustrasi. Suasana Terminal Dhaksinarga Wonosari, Gunungkidul beberapa waktu lalu 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan kepada pemerintah DIY agar para supir angkutan, kondektur, para teknisi, crew beserta tenaga administrasi perusahaan transportasi supaya diberikan insentif pengganti atas adanya larangan mudik karena pandemi COVID-19.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan usulan insentif memang muncul dalam rapat kerja para anggota Komisi A, lantaran beberapa kalangan dewan melihat perusahaan transportasi khususnya bus antar provinsi begitu terdampak karena tak bisa melayani penumpang.

“Ada usulan dari Komisi A, bagaimana jika Pemda DIY memberikan insentif pada pelaku usaha transportasi yang tidak bisa bekerja saat masa Lebaran ini. Kami sampaikan kepada Pemda DIY, melalui rapat kerja ini namun terpenting juga dalam pembahasan tadi bagaimana kasus COVID-19 tidak kembali naik setelah Lebaran,” ungkap Eko Suwanto, Jumat (7/5/2021)

Harapannya, dengan adanya insentif tersebut para supir angkutan umum dan yang lainnya tetap bisa bertahan hidup meski tidak beroperasi karena larangan mudik.

Baca juga: Legislatif Usulkan Insentif bagi Pekerja Transportasi, Sekda DIY : Belum Ada Alokasi untuk Itu

Ia meminta pemerintah DIY segera merealisasikan usulan tersebut, karena daya beli masyarakat saat ini masih rendah.

"Apalagi adanya larangan mudik ini kan para supir angkutan banyak yang tidak bekerja, segera direspon," imbuhnya.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Hantoro mengatakan, kebijakan pelarangan mudik oleh pemerintah membuat masyarakat tertekan.

Tak hanya itu, para pengusaha dan awak transportasi darat juga harus menelan pil pahit atas kebijakan larangan mudik tersebut.

"Dan kami ini belum tersentuh sama sekali. Vaksinasi belum, relaksasi pajak gak ada, insentif buat para awak kami juga gak ada," kata Hantoro kepada Tribunjogja.com.

Ia menegaskan, sejak Maret 2020 okupansi penggunaan transportasi darat oleh masyarakat yang dirasakan para pengusaha transportasi itu hanya mampu mencapai 5 persen saja.

Baca juga: Larangan Mudik : Nestapa Tak Bertepi bagi Pelaku Bisnis Transportasi, Hotel dan Restoran

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved