Breaking News:

Yogyakarta

Organda DIY : Kebijakan Stiker Khusus untuk Bus Tidak Berpengaruh sampai Daerah-daerah

Bus AKAP dan AJAP yang menggunakan stiker khusus ini bukan melayani pemudik, tapi untuk masyarakat yang melakukan perjalanan selain mudik.

TRIBUNJOGJA.COM / Alexander Ermando
Sejumlah perusahaan otobus (PO) Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) mendapat stiker khusus dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. 

TRIBUNJOGJA.COM - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan stiker bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dan AJAP (Angktutan Antar Jemput Provinsi) yang dapat digunakan selama masa pengendalian transportasi angkutan Lebaran atau larangan mudik.

Namun demikian, bus AKAP dan AJAP yang menggunakan stiker khusus ini bukan melayani pemudik, tapi untuk masyarakat yang melakukan perjalanan selain mudik dan telah memenuhi syarat serta ketentuan sesuai peraturan dari Satgas dan Kemenhub.

Terkait hal tersebut, Ketua DPD  Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY V, Hantoro, mengatakan bahwa langkah tersebut tidak sepenuhnya berpengaruh ke daerah-daerah.

"Kebijakan daerah kan beda-beda, itu yang menimbulkan stiker itu tidak berguna. Karena itu cuma peraturan menteri. Kita yang menyesuaikan juga repot, karena aturan daerah beda-beda. Sosialisasinya tidak ada, mendadak, ya repot," ujarnya Jumat (7/5/2021).

Baca juga: Dapat Stiker Kemenhub, Bus AKAP Gunungkidul Bisa Beroperasi dengan Syarat

Hantoro menyatakan bahwa Indonesia sudah terdampak COVID-19 selama satu tahun, maka harapannya, aturan atau kebijakan yang dikeluarkan dapat dipikirkan bersama dan melibatkan semua stakeholder.

"Kalau serba instan hasilnya akan amburadul. Paling tidak untuk mengurangi kerumunan, pemerintah bisa lebih kreatif dalam mengeluarkan kebijakan," tegasnya.  

Ia menyatakan bahwa sumber dari mudik berasal dari kota-kota besar seperti Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

Maka dari itu, ia menilai akan lebih baik jika pemerintah tidak hanya melarang, namun dapat melakukan penataan dalam hal mudik.

"Misalnya cuti hari pertama itu untuk Jakarta Timur, Bekasi, Karawang. Hari kedua Jakarta Utara, tengah sampai selatan mungkin bogor. Hari ketiga itu Jakarta Barat Tangerang dan sekitarnya. Lama cutinya pun disesuaikan, misalnya yang mudik lebih awal juga pulang lebih awal," ujarnya mencontohkan.  

Menurutnya, dengan selisih satu hari tersebut dapat mengurai berjuta-juta orang, dapat mengurai kemacetan dan kerumunan.

Baca juga: Disperindag Sleman Siapkan Stiker untuk Kendaraan Pedagang dari Luar Daerah

"Jadi jangan cuma melarang, tapi juga ada solusi. Kalau dilarang tanpa ada solusi ya orang akan menerobos," ucapnya.  

Dengan adanya pandemi, pemerintah, industri dan seluruh lapisan masyarakat harus bersama-sama kreatif.

Dari Organda sendiri sejak awal pandemi sudah berusaha menyesuaikan aturan terkait penerapan protokol kesehatan.

Namun hal itu pun masih belum berdampak karena daya beli mayarakat yang masih minim.

"Kami sudah menyesuaikan sejak awal pandemi. Masyarakat pun perlu diedukasi agar bisa melakukan perjalan dengan aman dan tetap menjalankan protokol kesehatan," tutupnya.( Tribunjogja.com

Penulis: Santo Ari
Editor: Gaya Lufityanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved