Breaking News:

Mudik Lokal Dilarang, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X Ikuti Kebijakan Pusat

Merespons hal itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku belum menerima arahan dari pemerintah pusat terkait pelarangan mudik lokal.

Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA/ Yuwantoro Winduajie
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kebijakan mudik lokal di wilayah aglomerasi kini juga dilarang. Termasuk di DI Yogyakarta.

Sebelumnya, seluruh kabupaten/kota di DI Yogyakarta dikatagorikan sebagai wilayah aglomerasi sehingga warga diizinkan melakukan mobilitas di dalam satu wilayah provinsi selama periode pelarangan mudik.

Baca juga: Aneka Resep Kue Kering Lebaran dengan Resep yang Mudah dan Rasa yang Enak, Wajib Coba!

Baca juga: Larangan Mudik Lebaran di Wilayah Aglomerasi, Pemkab Kulon Progo Bakal Ikuti Kebijakan Provinsi

Namun, pemerintah mendadak mencabut keputusan itu sehingga mudik di dalam wilayah aglomerasi kini juga dilarang.

Merespons hal itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku belum menerima arahan dari pemerintah pusat terkait pelarangan mudik lokal.

Namun Sri Sultan berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

"Lah iya mengikuti, tidak mungkin tidak. Saya kan nggak punya dasar kalau pemerintah pusat mencabut," terang Sri Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Jumat (7/5/2021).

"Kalau memang sama pusat (izin mudik) dicabut untuk (wilayah) aglomerasi ya nggak bisa (mudik). Harus ketentuan itu yang dijalankan," tambah Sri Sultan.

Terkait skema pengawasan terhadap warga DI Yogyakarta yang melakukan mudik lokal, Sri Sultan belum bisa memberi penjelasan.

Baca juga: Mudik Lebaran Dilarang, Pengiriman Paket dari Luar Gunungkidul Naik 80 Persen

Baca juga: DPRD DIY Ungkap Penyekatan Pemudik Lewat Jaringan Telekomunikasi Lebih Efektif

Raja Keraton Yogyakarta Hadiningrat tersebut masih akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya maupun pemerintah kabupaten atau kota.

Pasalnya, aturan yang ditelurkan pemerintah itu tergolong mendadak.

Sri Sultan juga belum menerima arahan langsung dari Gugus Tugas Nasional terkair kebijakan tersebut. 

"Antar kabupaten ya nggak boleh (mudik) kalau dicabut. Saya perlu ngatur. Saya belum tahu. Saya akan koordinasi dengan Pak Sekda," beber Sri Sultan. (tro)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved