Larangan Mudik Lebaran, Organda DIY Harapkan Ada Kontrol dan Solusi dari Pemerintah

TRIBUNJOGJA.COM - Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY berharap pemerintah dapat mengontrol mobilitas masyarakat sehubungan dengan adanya larangan mudik lebaran tahun 2021.

Selain itu, Organda DIY juga meminta agar pemerintah memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Dikhawatirkan, jika tak ada kontrol pemerintah, angkutan liar akan marak dan mobilitas masyarakat dari kota besar menuju kampung halaman tidak terkendali.

Baca juga: Jelang Lebaran, Jangan Lupa Bersihkan Benda-benda Ini di Rumah Kita

"Kami berharap apa yang menjadi aturan itu pemerintah juga harus meyiapkan untuk mengontrolnya. Jangan hanya sebagai aturan, tidak ada kontrol," ujar Ketua DPD Organda DIY V Hantoro, Rabu (5/5/2021).

Kata dia, kontrol menjadi penting agar tidak terjadi klaster Covid-19 baru dari angkutan umum.

"Jangan sampai nanti setelah adanya mudik ini, kami sebagai pengusaha angkutan darat itu dikambinghitamkan. Bahwa ada angkutan umum ini yang menimbulkan klaster baru Covid-19," ujarnya.

Ia sangat berharap dengan berhentinya seluruh angkutan umum dapat mengurangi mobilitas masyarakat untuk pulang kampung.

"Jadi kita harus fair juga bahwa kami juga sudah berhenti beroperasi, jangan sampai nanti ada peningkatan Covid-19, kami dikambinghitamkan," kata dia.

Sejauh ini, lanjutnya, hampir semua kendaraan telah digarasikan karena pemerintah lewat direktur angkutan orang telah memberikan stiker.

Namun ternyata tak begitu berdampak pada mobilitas angkutan umum.

"Efeknya kan masyarakat sudah pada takut, mereka juga sudah pulang duluan menggunakan angkutan apa kita tidak tahu. Tapi yang jelas kegiatan ini kami akan menyesuaikan apa yang menjadi aturan pemerintah," jelasnya.

Dirinya sangat berharap pemerintah konsekuen untuk benar-benar mengontrol mobilitas masyarakat.

Jangan sampai pihaknya tidak bergerak, tapi ada angkutan liar dan angkutan pribadi yang bermobilisasi.

"Apa yang menjadi ketentuan harus diberlakukan betul. Jangan sampai saya juga tanya, dari Jakarta sampai Jawa tidak ada yang dikontrol sama sekali," ujarnya.

Baca juga: Data Menunjukkan Sebanyak 34 Persen Perantau di DI Yogyakarta Berkeinginan Mudik

"Padahal kan kita kemarin sudah menyiapkan kendaraannya, menyiapkan awak angkutannya ternyata dibatalkan. Kami menyiapkan itu juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi," ungkapnya.

"Kami juga mengundang driver dan kernet itu kami juga harus bisa menjanjikan pada mereka. Ternyata tidak jadi jalan. Itu jadi tanggung jawab kami," jelasnya.

Pihaknya pun berharap pemerintah bisa memberikan solusi terhadap masalah tersebut. (amg)