Breaking News:

Pakar Ilmu Pemerintahan UGM Prediksikan Pemudik Tahun Ini Jauh Lebih Besar, Ini Faktornya

Pakar Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Bayu Dardias Kurniadi, memprediksi masyarakat yang melakukan mudik lebaran tahun ini bakal jauh lebih besar

Tangkapan Layar
Pakar Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Bayu Dardias Kurniadi, dalam diskusi daring di akun YouTube Sonjo Jogja, Minggu (2/5/2021) malam. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pakar Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Bayu Dardias Kurniadi, memprediksi masyarakat yang melakukan mudik lebaran tahun ini bakal jauh lebih besar ketimbang tahun lalu. Meskipun pemerintah telah resmi melarang aktivitas mudik lebaran 2021.

Hal itu menurutnya disebabkan oleh beberapa faktor pendorong dan penarik mudik.

"Di tengah larangan pemerintah, saya kira tahun ini masyarakat yang akan mudik jauh lebih besar dari tahun lalu berdasarkan beberapa faktor. Presiden Jokowi pun pernah mengatakan beliau betul-betul khawatir ada 18,9 juta warga yang akan masih nekat mudik," ujar Bayu dalam diskusi daring di akun YouTube Sonjo Jogja, Minggu (2/5/2021) malam.

Baca juga: Kepada Polisi, NA Mengaku Menyesal Paket Sate Maut Merenggut Nyawa Orang Lain

Ia menyebutkan, faktor pendorong mudik yang pertama masih sama seperti tahun lalu, yaitu inkonsistensi kebijakan pemerintah.

"Berita 16 Maret Menlu (Menteri Luar Negeri) bilang mengizinkan mudik dan kemudian akan ada rancanagn kebijakan khusus terkait mudik. Kemudian, 26 Maret Pak Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) mengatakan pemerintah melarang mudik. Lalu, 15 April Pak Kapolantas Polri mengatakan mudik diperbolehkan sebelum 6 Mei 2021. Terbaru larangan mudik diperketat menjadi 22 April sampai 24 Mei," bebernya.

"Ini sama persis dengan tahun lalu, boleh tidak boleh. Banyak sekali inkonsistensi seperti tahun lalu. Inkonsistensi ini menjadi faktor pendorong mudik masyarakat," sambungnya.

Kedua, lanjutnya, faktor pendorong mudik lainnya adalah terkait dana, dalam hal ini tunjangan hari raya (THR). Menurut Bayu, di satu sisi pemerintah melarang mudik, di sisi lain THR diberikan.

"Seperti orang mau jalan diberi bensin. Artinya mereka punya ongkos untuk mudik. Harusnya kebijakan itu di-support oleh pertimbangan ekonomi. Seandainya (pemberian THR) diundur mungkin akan mengurangi mudik," tuturnya.

Selain itu, ungkap Bayu, ada pula faktor penarik mudik. Antara lain, masyarakat merasa bahwa setahun tidak mudik sudah cukup, kemudian faktor psikologis yakni kangen terhadap keluarga. "Ini sulit sekali dibendung," imbuhnya.

Berikutnya, telah muncul rasa aman masyarakat karena program vaksinasi di Indonesia yang sudah mencapai 3,8 persen atau peringkat 8 di dunia dalam hal kapasitas vaksinasi.

Selain itu, faktor dibukanya pariwisata. "Ini memang agak berat untuk Yogya yang ekonominya ditopang dengan ekonomi mahasiswa dan ekonomi wisata," tandas Bayu.

Baca juga: Puskesmas Mlati I Lakukan Pelacakan Terkait Belasan Mahasiswa STMM MMTC yang Positif Covid-19

Dalam kesempatan yang sama, Lurah Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi, mengatakan mulai 3 Mei 2021 pihaknya akan menginformasikan aturan kepada para warganya terkait rumah yang menerima pelaku perjalanan.

"Mulai 3 Mei kami akan menambah infografis rumah dengan pelaku perjalanan. Kami mendorong ketua-ketua RT untuk menginformasikan secara harian siapa saja warga yang keluarganya datang," bebernya. (uti) 

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved