Wawancara Eksklusif: Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiyatmoko Dorong Pemanfaatan BTT

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pandemi Covid-19 telah melanda seluruh penjuru tanah air, termasuk Kota Yogyakarta, lebih dari satu tahun lamanya.

Dampak yang ditimbulkan pun begitu besar, bagi kehidupan warga. Namun, langkah penanganan dari Pemkot Yogyakarta dinilai masih belum total.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudiyatmoko lantas menyampaikan masukan, sekaligus desakan pada kalangan eksekutif, demi perbaikan sistem penanggulangan corona.

Berikut ini, hasil wawancara Reporter Tribun Jogja Azka Ramadhan dengan politisi Partai Demokrasi Indonesa (PDI) Perjuangan itu.

Baca juga: Wawancara Eksklusif: Jelang Arus Mudik Lebaran di Yogyakarta International Airport (YIA)

Sejauh ini langkah apa yang sudah dilakukan oleh legiatif dalam penanganan Covid-19 di Kota Yogyakarta?

Sejak awal tahun lalu kita sudah bentuk lagi Pansus (Panitia Khusus) Pengawasan Penanganan Covid-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi. Kami senantiasa mendorong gugus tugas, atau satgas, dalam melaksanakan tugas pentingnya.

Bagaimana pandangan legislatif soal penggunaan anggaran di Pemkot untuk penanganan Covid-19 sejauh ini?

Tahun anggaran 2021 kita anggarakan Biaya Tidak Terduga (BTT) Rp13 miliar. Tapi, saya tidak tahu sampai sejauh mana pemanfaatannya. Kalau anggaran dicantolkan di kegiatan rutin, atau di OPD, saya yakin pasti jadi persoalan.

BTT ada Rp 13 miliar. Kalau dimanfaatkan untuk enam bulan saja, sampai perubahan (anggaran), dan itu habis, berarti setiap bulannya keluar sekitar Rp 2 miliar. Sudah sangat banyak. Kalau itu benar-benar habis, ya kita tinggal berhitung lagi di perubahan, pakai skenario lain.

Apa saja dampak yang ditimbulkan dari kurang maksimalnya pemanfaatan BTT oleh Pemkot Yogyakarta itu?

Jaminan hidup untuk warga yang isolasi mandiri saja sampai terbengkalai, terkendala karena anggaranya di Dinas Sosial sudah habis. Pemkot tidak memakai BTT, untuk program bantuan permakanan, padahal aturannya sudah jelas. Makanya, tidak usah menunggu perubahan lah.

Terus, suporting untuk posko di wilayah juga sangat kurang. Sekarang coba dilihat di lapangan, bagaimana kondisinya? Padahal, mereka ini ujung tombak di PPKM Mikro. Kalau pengen mengontrol masyarakat, ya harus ada solusi. Kerahkan suporting untuk posko di wilayah itu.

Budaya gotong royong yang terbangun dengan baik antar warga di Kota Yogyakarta disebut dapat mengatasi kendala tersebut. Bagaimana menurut legislatif?

Memang harus diakui, gotong royong masyarakat di Kota Yogyakarta luar biasa. Harus diapresiasi itu, masyarakat kita masih sangat mempedulikan kegotongroyongan. Tapi, saya rasa belum disambut baik sama pemerintah.

Ya, Pemkot harus terbuka, wong anggarannya kita punya kok. Gotong royong masyarakat itu harus disambut baik. Itu tidak sulit, tinggal supporting saja (ke wilayah). Kalau memang serius, BTT Rp13 miliar dapat dimaksimalkan.