Tim Pansus DPRD DIY Temukan Enam Persoalan Pertambangan di wilayah DI Yogyakarta

Terkait hal ini, Pansus mendorong Pemda untuk proaktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga ada kejelasan penanganan usaha pertambangan, baik dari sisi perizinan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan maupun evaluasinya.

"Pemda harus proaktif koordinasi dengan Pusat, bagaimana kejelasan wewenang pengelolaan usaha pertambangan yang ada. Bahkan perlu disampaikan persoalan-persoalan sekarang yang dihadapi dan seperti apa solusinya, sehingga bisa jadi bahan yang diatur dalam PP ataupun Perpres" tegas Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD DIY ini.

Pansus berharap pengelolaan usaha pertambangan di DIY berjalan dengan baik; dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

Terkait persoalan-persoalan pertambangan yang ada, dilakukan langkah-langkah penanggulangannya dengan serius, sehingga dapat teratasi dengan baik.

Menanggapi hal ini, Kasi Pertambangan Mineral, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIY Pujo Krisnanto mengatakan, saat ini pihaknya baru akan berkoordinasi dengan para pimpinan untuk menindak lanjuti temuan dari inspektur pertambangan dan tim Pansus DPRD DIY.

Baca juga: Vaksinasi COVID-19 di Klaten Tetap Jalan Saat Bulan Ramadan, Ini Pertimbangan Dinkes

Namun, ia menyampaikan untuk total luasan lahan pertambangan di DIY mencapai 50.274 hektare.

Dengan yang sudah terdapat izin pertambangan mencapai 7,7 persen dari total lahan pertambangan produktif.

Sementara 2.997 hektare termasuk kawasan IUP milik pemerintah pusat yang dulunya berupa kontrak padat karya.

Namun demikian, pada kenyataannya masih ditemui perusahaan penambang yang lari dari tanggung jawab untuk melakukan reklamasi setelah produksi dilakukan.

"Ya ini menjadi persoalan. Akan kami koordinasikam dengan pimpinan dulu," jelas dia. (hda)