Breaking News:

Dinilai Memiliki Risiko Tinggi Terhadap Bencana, Pemkot Magelang Akan Bentuk BPBD

Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang akan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), setelah selama ini dipimpin

Penulis: Nanda Sagita Ginting | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Magelang 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, KOTA MAGELANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang akan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), setelah selama ini dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) secara ex officio. 

BPBD merupakan perangkat daerah yang bertugas dan berfungsi dalam penanganan dan penanggulangan bencana.

Wali Kota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz mengatakan, BPBD ini pembentukan perangkat baru ini berdasarkan Perda No 4 tahun 2020 yang merupakan gubahan dari Perda No 3/2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Baca juga: Penggeledahan oleh Densus 88 di Wilayah DI Yogyakarta, DPRD DIY Kecewa dengan Kesbangpol

“Selama ini Pemkot belum membentuk BPBD. Tugas-tugas kebencanaan dilaksanakan beberapa perangkat daerah, seperti Satpol PP, Dinsos, Disperkim, DLH, dan DPU PR,” ujarnya kepada Tribun Jogja, pada Selasa (06/04/2021).

Ia memaparkan berdasarkan hasil kajian kebencanaan serta indeks ratio bencana Indonesia (IRBI) tahun 2018, disebutkan bahwa indeks ratio bencana per kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang memiliki tingkat kelas risiko tinggi dengan skor 108.

“Sehingga kehadiran BPBD menjadi sangat penting dan mendesak, dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan mengoptimalkan penanganan serta penanggulangan bencana di daerah,” tuturnya.

Selain itu, Pemkot Magelang juga akan melakukan penggabungan dua perangkat daerah, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) tipe C dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tipe B.

Penggabungan ini dimaksudkan guna mewujudkan perangkat daerah yang efektif dan efisien.

Penggabungan ini atas pertimbangannya efisiensi sumber daya, meliputi efisiensi dalam bidang SDM, efisiensi dalam bidang keuangan, dan efisiensi dalam sarana prasarana penunjang tugas.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved