WAWANCARA EKSKLUSIF: Tanggapan Kepala SMK Negeri 1 Depok Terkait Dampak Tol Yogya-Solo

Baru pada tanggal 9 Maret 2021, jika saya tidak salah, kami diundang Disdikpora. Saat itu, ada rapat antara Bina Marga, ada juga dari lembaga pertanahan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Saya kemudian dijelaskan panjang lebar tentang pembangunan jalan tol ini dan mengapa SMK Negeri 1 Depok tidak diberi sosialisasi dulu terkait itu.

Ternyata, hal ini karena SMK berdiri diatas tanah negara dan tidak akan mendapat ganti rugi. Sebab, tanah negara boleh digunakan untuk umum, sehingga kami tidak mendapat sosialisasi.

Namun, bangunan yang akan hilang itu akan diganti, nanti yang mengganti adalah pemerintah DIY.

Saat ini, kami sudah diminta mengajukan bangunan yang rencananya bakal ditiadakan.

Dari pertemuan dengan Bina Marga, ada penjelasan lain apa yang didapatkan berkaitan dengan penggusuran sebagian SMK Negeri 1 Depok?

Kami dijelaskan bahwa pembangunan tol Yogya-Solo ini ada tiga tahap. Tahap pertama itu dari Klaten sampai Purwomartani, tahap kedua ada Purwomartani sampai Gamping, baru tahap ketiga Gamping yang bercabang ke Borobudur dan Purworejo.

Akan tetapi, pengerjaannya lompat. Dari Klaten, ke Gamping dulu. Baru nanti di sini, di sekitar kota dan Ring Road ini akan dikerjakan terakhir.

Kenapa bisa begitu pak?

Saya tidak tahu juga. Itu penjelasan dari Bina Marga. Tahu pengerjaan seperti itu, maka kami bilang usahakan pembangunan di kota ini tunggu kami punya bangunan pengganti dulu.

Jadi, kalau kami belum punya pengganti, jangan dibongkar dulu. Ini kan menyangkut anak sekolah.

Bina Marga dan Pemerintah DIY juga setuju. Mereka kemudian meminta kami untuk membuat proposal agar ada bangunan baru untuk praktik para siswa.

Bangunan yang terdampak itu semua untuk praktik perhotelan dan toko. Ada juga kantin, selain dua pintu masuk utama.

Kami susun proposal komplit agar tidak ada yang ketinggalan.

Lantas, bangunan yang bakal hilang itu bakal dibangun lagi di mana?