Breaking News:

Kena Tilang Elektronik, 7 Hari Tanpa Konfirmasi, Pajak Kendaraan Diblokir

tilang elektronik Surat pemberitahuan itu ada beberapa lampiran. Lampiran pertama pemberitahuan alamat pelanggaran, kedua jam dan tanggal pelanggaran

Tribunnews
Ilustrasi Kamera pengawas untuk pelanggaran lalu lintas melalui mekanisme tilang elektronik 

"Karena meski pun pelanggar ETLE itu pemilik kedua dari kendaraan yang dipakai, surat pemberitahuan pelanggaran akan dikirim ke pemilik pertama. Makanya adanya ETLE ini bisa mempercepat orang mau mengurus surat balik nama," ujarnya.

7 Hari Tak Ada Konfirmasi, Pajak Kendaraan Diblokir

Denda pelanggaran ETLE tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Beberapa aturan pun mulai dilaksanakan, dan masyarakat saat ini perlu mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Untuk pengiriman surat pemberitahuan dilakukan paling lambat tiga hari setelah pelanggaran berlangsung, sementara batas untuk konfirmasi kehadiran membayar denda maksimal tujuh hari.

Saat datang ke Subditgakkum, pelanggar akan mendapat bukti pelanggaran dan uang denda wajib dikirimkan ke kas negara melalui rekening bank BRI untuk menghindari dugaan penyelewengan kewenangan.

"Jadi uang denda itu masuk langsung ke kas negara lewat bank BRI. Kami sama sekali tidak bersentuhan dengan uang denda tersebut," tegas Dwi.

Dari tahapan pelaksanaan ETLE tersebut, Dwi menjelaskan apabila pelanggar tidak memberi kofirmasi melalui surat pemberitahuan yang dikirim, dan belum menyempatkan diri untuk membayar denda atas pelanggaran yang dilakukan, maka pajak kendaraan bermotor miliknya akan diblokir.

"Nanti kalau sudah melebihi batas waktu pemberitahuan, kami blokir pajak kendaraannya. Misalnya pelanggar mengabaikan satu bulan atau bahkan satu tahun, gak apa-apa. Nanti ketika mau bayar pajak pihak samsat akan mengetahui dan diarahkan untuk mengurus ETLE dulu," jelas Dwi.

Jika mengacu pada Undang-undang yang berlaku, lanjut Dwi, pengenaan sanksi pengguna jalan yang tidak memakai helm dapat di denda maksimal Rp 250.000 atau kurungan paling lama 1 bulan, mengganggu konsentrasi (main ponsel) denda maksimal Rp 750.000 atau kurungan 3 bulan, dan lawan arus denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan paling lama 2 bulan.

Namun demikian, khusus di wilayah DIY, Dwi menjelaskan telah dilakukan penyesuaian pengenaan denda bagi pelanggar.

Halaman
1234
Penulis: Miftahul Huda
Editor: Iwan Al Khasni
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved