Breaking News:

Kena Tilang Elektronik, 7 Hari Tanpa Konfirmasi, Pajak Kendaraan Diblokir

tilang elektronik Surat pemberitahuan itu ada beberapa lampiran. Lampiran pertama pemberitahuan alamat pelanggaran, kedua jam dan tanggal pelanggaran

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Iwan Al Khasni
Tribunnews
Ilustrasi Kamera pengawas untuk pelanggaran lalu lintas melalui mekanisme tilang elektronik 

Tribunjogja.com SLEMAN - Program 100 hari kerja Kapolri terpilih Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo salah satunya memaksimalkan penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE). Sebagai percepatan program, Kapolri mentargetkan Maret tahun ini 10 Polda sudah wajib melaksanakan penegakan hukum melalui ETLE.

Ruang RTMC Ditalantas Polda DIY
Ruang RTMC Ditalantas Polda DIY (RTMC Polda DIY)

Beberapa provinsi yang ditargetkan sudah siap di antaranya, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda DIY, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatera Barat, Polda Lampung, dan Polda Sulawesi Selatan.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda DIY Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan, untuk DIY penerapan ETLE sudah dilaunching Agustus 2020. Artinya, penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas melalui ETLE sudah berjalan sekitar tujuh bulan.

"Kami sudah mulai Agustus lalu dilaunching. Sekarang sudah berjalan," katanya, kepada Tribunjogja.com, Senin (15/3/2021)

Saat ini, untuk tahap pertama Ditlantas Polda DIY telah memasang layanan itu di empat titik yakni Tambakromo Wates, Ngabean, Maguwo dan daerah Ketandan menuju Gunungkidul.

Di beberapa titik tersebut telah terpasang kamera CCTV dan slide kamera yang dilengkapi dengan sensor intelegensi yang dapat menembus kaca mobil. Sehingga pengguna kendaraan roda empat yang tidak memakai sabuk pengaman pun dapat terdeteksi dan akan diproses oleh penegak hukum.

"Kerja kamera pengawas pun 24 jam. Jadi pelanggar di jam-jam tertentu pun dapat kami proses," ujarnya.

Sementara itu, PS.Kasigar Subditgakkum Ditlantas Polda DIY AKP Dwi Pujiastuti menambahkan, semenjak diberlakukan ETLE di empat titik di wilayah DIY, rata-rata pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebanyak 1.500.

Itu artinya tak kurang dari 300 pelanggaran terjadi setiap harinya di satu titik traffic light yang sudah dipasang kamera pengawas.

Sementara sejak Agustus hingga saat ini, Dwi mencatat sudah ada 1 juta lebih pengguna jalan yang ditemukan melalui kamera pengintai di empat titik tersebut.

Baca juga: Ini yang Harus Dilakukan Pemilik Kendaraan Jika Kena Tilang Elektronik

Baca juga: Kapolri Gagas SIM Elektronik yang Bisa Diakses dari Ponsel

Namun demikian, dari bentuk pelanggaran tersebut Ditlantas Polda DIY masih melakukan seleksi untuk selanjutnya dapat memproses pelanggaran tersebut sesuai hukum yang berlaku.

"Rata 1500 pelanggar. Hari ini saja tercatat segitu, tapi pelanggar itu masih kami seleksi untuk proses tilang nantinya," tambahnya.

Dwi mengungkapkan, terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan ETLE tersebut.

Tahap pertama, setelah kamera CCTV berhasil mengcapture pengendara yang melanggar lalu linta, petugas kepolisian akan mengidentifikasi jenis kendaraan, nomor polisi kendaraan dan jam pelanggaran tersebut berlangsung.

Setelah data kendaraan dengan pemilik kendaraan itu valid, maka tahap kedua petugas kepolisian akan mengirimkan surat pemberitahuan tehadap pemilik kendaraan yang melanggar lalu lintas tersebut.

Baca juga: Kapolri Gagas SIM Elektronik yang Bisa Diakses dari Ponsel

"Surat pemberitahuan itu ada beberapa lampiran. Lampiran pertama pemberitahuan alamat pelanggaran, kedua jam dan tanggal pelanggaran serta batas waktu konfirmasi, dan ketiga bukti foto pelanggaran itu terjadi. Sehingga pelanggar tidak bisa mengelak," ungkapnya.

Ia menjelaskan, hasil tangkapan kamera CCTV yang digunakan sangat jelas, bahkan saat malam hari apabila ditemui pengendara roda empat yang tidak mengenakan safety belt akan terlihat jelas dan dapat dicetak sebagai barang bukti telah terjadi pelanggaran.

Adanya teknologi ETLE tersebut menurutnya dapat mempermudah kerja anggota kepolisian.

"Kalau petugas lima sampai enam jam sudah kelelahan, adanya kamera ETLE ini 24 jam bisa mengawasi. Selain itu ya ini memudahkan identifikasi apabila terjadi tindak kriminal," jelasnya.

Sisi positif lainnya, lanjut Dwi, program ETLE ini mendesak pemilik kendaraan supaya mengurus surat balik nama kendaraan apabila terjadi transaksi jual beli kendaraan.

"Karena meski pun pelanggar ETLE itu pemilik kedua dari kendaraan yang dipakai, surat pemberitahuan pelanggaran akan dikirim ke pemilik pertama. Makanya adanya ETLE ini bisa mempercepat orang mau mengurus surat balik nama," ujarnya.

7 Hari Tak Ada Konfirmasi, Pajak Kendaraan Diblokir

Denda pelanggaran ETLE tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Beberapa aturan pun mulai dilaksanakan, dan masyarakat saat ini perlu mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Untuk pengiriman surat pemberitahuan dilakukan paling lambat tiga hari setelah pelanggaran berlangsung, sementara batas untuk konfirmasi kehadiran membayar denda maksimal tujuh hari.

Saat datang ke Subditgakkum, pelanggar akan mendapat bukti pelanggaran dan uang denda wajib dikirimkan ke kas negara melalui rekening bank BRI untuk menghindari dugaan penyelewengan kewenangan.

"Jadi uang denda itu masuk langsung ke kas negara lewat bank BRI. Kami sama sekali tidak bersentuhan dengan uang denda tersebut," tegas Dwi.

Dari tahapan pelaksanaan ETLE tersebut, Dwi menjelaskan apabila pelanggar tidak memberi kofirmasi melalui surat pemberitahuan yang dikirim, dan belum menyempatkan diri untuk membayar denda atas pelanggaran yang dilakukan, maka pajak kendaraan bermotor miliknya akan diblokir.

"Nanti kalau sudah melebihi batas waktu pemberitahuan, kami blokir pajak kendaraannya. Misalnya pelanggar mengabaikan satu bulan atau bahkan satu tahun, gak apa-apa. Nanti ketika mau bayar pajak pihak samsat akan mengetahui dan diarahkan untuk mengurus ETLE dulu," jelas Dwi.

Jika mengacu pada Undang-undang yang berlaku, lanjut Dwi, pengenaan sanksi pengguna jalan yang tidak memakai helm dapat di denda maksimal Rp 250.000 atau kurungan paling lama 1 bulan, mengganggu konsentrasi (main ponsel) denda maksimal Rp 750.000 atau kurungan 3 bulan, dan lawan arus denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan paling lama 2 bulan.

Namun demikian, khusus di wilayah DIY, Dwi menjelaskan telah dilakukan penyesuaian pengenaan denda bagi pelanggar.

Hal itu telah diatur oleh pengasilan negeri di masing-masing Kabupaten/Kota dengan dasar menyesuaikan kemampuan pendapatan masyarakat DIY.

"Jadi kalau tidak pakai helm di Jakarta sama di Sleman dendanya beda. Tidak pakai sabuk pengaman di sini dendanya Rp150 ribu, padahal kalau ketentuannya kan sekitar Rp500 ribu. Karena menyesuaikan kemampuan pendapatan masyarakat di sini," terang dia.

Meski nominal denda terbilang kecil, pihaknya mengimbau agar maayarakat DIY patuh dalam berkendara demi keselamatan masing-masing.

Rencananya, lanjut Dwi, program ETLE di 10 Polda itu akam dilaunching secara nasional pada 23 Maret ini.

"Harapannya ya bisa lebih banyak lagi titik kamera pengawas yang dipasang, dan ini butuh dukungan pemda semestinya," ujarnya.

Saat ini ETLE di DIY hanya berlaku untuk warga lokal saja, ke depannya penegakan hukam melalui ETLE akan berlaku bagi masyarakat luar daerah. ( Tribunjogja.com | Hda )

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved