Pembangunan Tol Yogyakarta-Solo, Nasib Lahan SMK Negeri 1 Depok Sleman yang Dilalui Trase

Ia menambahkan, beruntungnya SMK Negeri 1 masih memiliki lahan yang lapang di sisi Barat sekolah.

Sehingga dimungkinkan ruangan praktikum akan dipindahkan ke sisi Barat dari bangunan sekolah itu.

"Tidak seluruhnya terdampak, ya kurang lebih 1000 meter persegi. Nah itu kan sisi Baratnya masih ada lahan kosong, akan kami pindah ke situ," ujarnya.

Secara rinci Didik menjelaskan, bangunan SMK Negeri 1 Depok menghadap ke Selatan, sementara lahan yang terdampak tol tersebut berada di pojok sisi Timur halaman sekolah tersebut.

Adanya hal itu, Didik menegaskan kegiatan belajar mengajar sama sekali tidak terganggu.

"Kalau terganggu dengan bangunan tol wajah sekolahnya kami ganti ke arah Timur. Sejauh ini ya tidak mengganggu belajar mengajar," tegas Didik.

Ditanya terkait proses ganti untung untuk lahan sekolah tersebut, ia mengatakan proses ganti untung tersebut belum dibahas lebih lanjut dengan pihak Satuan Kerja (Satker) PJBH Kementerian PUPR.

"Untuk proses ganti untung, itu kan lahan milik negara ya mungkin yang diganti hanya bangunannya saja. Yang jelas kami siapkan ruang praktikum yang baru," terang dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY Krido Suprayitno menanggapi, untuk proses pembebasan lahan sekolah yang terdampak tersebut akan melalui kompromi dengan pihak Satker PJBH Kementerian PUPR.

Sementara untuk penggantian lahan, menurut Krido dalam hal ini menjadi kewenangan Satker PJBH Kementerian PUPR.

"Itu yang mencarikan lahan pengganti dari yang membutuhkan lahan, dalam hal ini Satker PJBH ya. Seperti yang di Jogja-Bawen itu ada rumah joglo yang terdampak. Ya mereka kompromi dengan Satker PJBH untuk menyelesaikan," jelas Krido.

Ia menambahkan, selain SMK Negeri 1 Depok, Krido mencatat ada satu sekolah lain yang juga terdampak dan telah mendapat kesepakatan ganti untung.

"Selain disitu ya ada SMK YPKK yang sama-sama terdampak. Mereka dapat ganti tanah kas desa. Nah kalau yang SMK Negeri 1 ini kan milik negara, tentu beda penyelesaiannya," jelas Krido.

Dihubungi Tribunjogja.com, Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) Satker Kementerian PUPR PJBH trase Yogyakarta-Solo Totok Wijayanto mengatakan, sedikitnya ada delapan instansi sekolah yang terdampak pembangunan tol Yogyakarta-Solo itu.

Ia enggan merinci instansi sekolah mana saja yang telah terdampak pembangunan tol, namun disebutkan lima kecamatan, yakni Kecamatan Tamanmartani, Condongcatur dan Tlogodadi masing-masing satu sekolah, Caturtunggal tiga sekolah, serta Sinduadi dua sekolah.