Mangkrak Selama 15 Tahun, Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulon Progo Akan Dilanjutkan
Pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto di Temon, Kabupaten Kulon Progo bakal segera dilanjutkan. Setelah proyek pembangunan
Penulis: Sri Cahyani Putri | Editor: Kurniatul Hidayah
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih
TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto di Temon, Kabupaten Kulon Progo bakal segera dilanjutkan.
Setelah proyek pembangunan tersebut mangkrak selama 15 tahun.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Dislautkan) Kabupaten Kulon Progo, Sudarna mengatakan pada Minggu (7/3/2021) kemarin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkop Marves) telah mengunjungi pelabuhan tersebut.
Kunjungan itu sebagai tindak lanjut dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam rangka memberikan solusi agar pelabuhan perikanan ini bisa segera selesai dan dioperasionalkan.
Baca juga: Sleman City Hall (SCH) Dukung Program Vaksinasi Covid-19 bagi 3.500 ASN Pemkab Sleman
Terlebih pelabuhan ini berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sedangkan untuk pengembangan pelabuhan ini rencananya bakal dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Dengan diambil alih oleh Kemenko Marves ini diharapkan dapat mengkoordinir lintas sektoral yang notabene secara investasi maupun maritim ada hubungannya," ucapnya, Senin (8/3/2021).
Adapun pengembangan infrastruktur pelabuhan yang belum terpenuhi ialah alur masuk kapal yang akan berlabuh ke dermaga.
Sementara infrastruktur di daratan sudah terpenuhi.
Sudarna menjelaskan sesuai rencana, pada sisi timur nantinya akan dimajukan 170 meter ke arah laut dan sisi barat sepanjang 150 meter.
Serta di sisi timur juga dibelokkan ke arah barat daya sehingga bisa menjadi penghalang sedimentasi.
Terlebih pengembangan pelabuhan itu masih membutuhkan dana sekitar Rp 400 Miliar.
Namun demikian, ia berharap anggaran tersebut berasal dari pemerintah pusat.
"Karena kalau diambilkan dari anggaran kabupaten tidak memungkinkan," kata Sudarna.
