Pendidikan

Guru Agama Se-Indonesia Ancam Mogok Kerja, Tuntutan Masuk Formasi PPPK 2021 Tak Buahkan Hasil

PPPK dianggap tak adil bagi Guru Pendidikan Agama (GPA) karena tidak memasukkan mereka di dalam formasi perekrutan.

Penulis: Maruti Asmaul Husna | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan merekrut 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dianggap tak adil bagi Guru Pendidikan Agama (GPA) karena tidak memasukkan mereka di dalam formasi perekrutan.

Merespons hal itu, DPP Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) telah melakukan berbagai langkah dialog seperti focus group discussion (FGD) dengan Kemendikbud, Kemenag, DPR RI Komisi VIII, dan Komisi IX, sejak Desember 2020.

Namun, hingga kini nasib ratusan ribu GPA honorer untuk berpeluang menjadi ASN tak kunjung menemukan titik terang. 

Ketua Umum DPP AGPAII, Mahnan Marbawi, menyebutkan untuk anggota AGPAII saja mencapai 235 ribu GPAI di seluruh Indonesia.

Baca juga: Guru Agama Menjerit, Tak Masuk Formasi Perekrutan 1 Juta PPPK, Kementerian Lakukan Pembahasan

Sebanyak 70 sampai 80 persen dari angka itu adalah guru honorer.

Belum lagi GPA dari agama lain. 

Para tenaga honorer itu, memiliki tingkat kesejahteraan jauh di bawah garis upah minimum regional (UMR).

Mahnan mengatakan, dirinya tidak bisa menolak jika terjadi gerakan masal untuk melakukan “MOGOK MENGAJAR AGAMA SECARA NASIONAL” jika tuntutan GPA honorer tidak masuk dalam rekrutmen ASN dan atau PPPK.

“Kami tidak bisa mencegah jika hal itu terjadi. Kami hanya meminta agar pemerintah baik Kemendikbud atau pun Kemenag, segera membuka formasi ASN atau PPPK untuk Guru Pendidikan Agama,” terangnya.

Terpisah, Ketua DPW AGPAII DIY, Ahmad Saifudin, mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapat instruksi dari DPP AGPAII terkait gerakan mogok mengajar masal tersebut. 

"Belum ada instruksi dari DPP. Tapi ini media pemicu, dengan harapan pemerintah bisa tanggap dengan yang kami sampaikan. Ini terobosan agar menjadi perhatian masyarakat dan pejabat terkait," ungkapnya kepada Tribunjogja.com, Senin (8/3/2021). 

"Memang ada yang bilang tidak etis, kok guru agama mau mogok kerja. Namun ini cara agar kami bisa didengar," sambungnya. 

Ahmad melanjutkan, sejauh ini AGPAII telah berkali-kali menempuh jalan lurus sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menyampaikan aspirasinya.

Namun, hingga saat ini belum membuahkan hasil.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved