Breaking News:

Yogyakarta

DPRD DIY Pertanyakan Pengawasan Serapan Anggaran Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto

Dewan menilai Pemerintah DIY kurang cermat dalam perencanaan pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto, Kabupaten Kulon Progo.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan parlemen di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merespon baik langkah pemerintah pusat mengambil alih pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto, Kabupaten Kulon Progo.

Pasalnya, para dewan menilai pemerintah DIY kurang cermat dalam perencanaan pembangunan pelabuhan tersebut.

Terbukti sejak 2004 hingga saat ini, proses pembangunan pelabuhan itu tak banyak yang berubah dan terkesan jalan di tempat.

"Maka dari itu kami sempat merekomendasikan untuk menghentikan penganggaran waktu itu sekitar tahun 2017. Karena tidak ada progres dari 2004 sampai sekarang," jelas Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana kepada Tribunjogja.com, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Terbengkalai 15 Tahun, Menko Marves Turun Tangan Atasi Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto

Ia mengatakan, alasan penghentian anggaran untuk pembangunan pelabuhan tersebut dijelaskan karena desain 2004 yang disusun pemerintah DIY tidak kompatibel dengan kondisi alam pada 2017.

"Desainnya sudah tidak kompatibel lah. Makanya kami setop. Ya kalau minta anggaran lagi ya harus redesain," ungkap dia.

Huda memperkirakan, anggaran yang sudah terpaki untuk melakukan kajian serta pembangunan pelabuhan tanjung Adikarto mencapai sekitar Rp420 miliar.

Namun demikian, dana sebesar itu menurut Huda hasil yang didapat saat ini belum memuaskan karena pelabuhan tersebut belum dapat difungsikan.

"Itu sudah menelan sekitar Rp420 an miliar. Kalau Kemenko Marves mau ambil alih ya bagus dong, karena KPBU di masa saat ini sangatlah sulit," tegas dia.

Baca juga: Kendala Penyatuan Aset Jadi Alasan Pemda DIY Pilih KPBU untuk Lanjutkan Proyek Tanjung Adikarto

Huda berharap anggaran ratusan miliar yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto benar-benar terserap.

Ia juga meminta kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Inspektorat DIY melakukan pengawasan terhadap proyek yang sudah terbengkalai selama 15 tahun tersebut.

"Tapi ya saya yakin anggaran yang sudah keluar sudah benar-benar terserap. Tapi ya harus ada pengawasan juga," terang dia.

Huda juga mengingatkan agar pemerintah DIY tidak memakai sistem KPBU yang menurutnya minim prestasi.

"Sudah lah, jangan pakai KPBU lagi. Sekarang ini susah pakai KPBU seperti TPST Piyungan itu juga tidak kelar-kelar dari dulu," pungkasnya.( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved