TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kementerian Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) turun tangan dalam penyatuan aset yang digunakan untuk sarana break water pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto, Kabupaten Kulon Progo.

Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Harian Unit Manajemen Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Program Prioritas Daerah (TP5D) DIY Rani Sjamsinarsi yang menyatakan pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto terus didorong supaya dapat selesai.

Pasalnya, pelabuhan yang dimulai kajiannya sejak 2004 tersebut hingga kini masih belum beroperasi.

Kabar terkini, Rani menegaskan proses pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto saat ini sudah di bawah pengawasan Kemenko Marves atau dalam kendali Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Marves.

Baca juga: Kendala Penyatuan Aset Jadi Alasan Pemda DIY Pilih KPBU untuk Lanjutkan Proyek Tanjung Adikarto

"Saat ini sudah di bawah koordinasi Menko Marves dan kami ikuti terus," kata Rani kepada Tribunjogja.com, Kamis (25/2/2021)

Alasan pindah wewenang tersebut, lanjut Rani, lantaran yang terlibat dalam pembangunan pelabuhan cukup banyak.

Akibatnya, penyatuan aset untuk keperluan pembangunan pelabuhan itu pun menjadi terkendala.

Rani menegaskan, total nilai aset yang diperlukan untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto lebih dari Rp200 miliar.

"Dan masalah penyatuan dan penyerahan aset kalau nilainya lebih dari Rp200 miliar memang panjang prosesnya, dan itu ada di pemerintah pusat. Butuh waktu yang lama," jelas Rani.

Rani berharap, dengan adanya campur tangan Menko Marves diharapkan pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto dapat segera diselesaikan.