Breaking News:

Jakarta

Banjir Jakarta Berujung Rencana Hak Interpelasi PSI ke Anies Baswedan, Ini Respon Wakil Ketua DPRD

Partai Solidaritas Indonesia berencana untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait masalah banjir

KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGI
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Justin Adrian saat ditemui di lantai 3, gedung DPRD DKI, Kamis (12/9/2019) 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia berencana untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait masalah banjir di ibu kota.

Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengatakan pemerintah DKI Jakarta abai dalam pencegahan banjir di ibukota.

Bahkan Justin menuduh Anies Baswedan menghambat upaya pencegahan banjir Jakarta sehingga bencana itu kembali terjadi.

"PSI menilai Gubernur Anies tidak menjalankan amanah penanggulangan banjir, bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir," kata Justin dalam keterangan pers, Kamis (25/2/2021).

"Pemprov DKI terkesan abai dalam pencegahan banjir. Akibatnya, rakyat yang menderita, kami khawatir akan menjadi preseden buruk untuk periode pemerintahan berikutnya pasca-berakhirnya masa jabatan Gubernur Anies," ujar dia.

Justin mengatakan, PSI akan menggunakan hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta dan meminta Anies menjelaskan keseriusan Pemprov terhadap penanganan banjir.

Menurut Justin, hak interpelasi diambil sebagai jalan konstitusional untuk mendengar alasan dari Anies terkait penanganan banjir Jakarta.

"Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir," kata Justin.

PSI juga mengkritik ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir di era kepemimpinan Anies, termasuk pembebasan lahan untuk normalisasi serta perbedaan yang tidak jelas antara normalisasi dan naturalisasi yang diajukan Anies.

Ketidakjelasan tersebut, kata Justin, menghambat kerja Kementerian PUPR untuk melakukan konstruksi lapangan terkait normalisasi.

Halaman
123
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved