Breaking News:

Pukat UGM Sorot Penggeledahan KPK yang Dilakukan 2 Bulan Setelah Panggil Saksi Kasus Mandala Krida

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi Stadion Mandala Krida turut disoroti oleh peneliti Pusat Kajian Anti

Tribun Jogja/ Hasan Sakri Ghozali
Stadion Mandala Krida Yogyakarta 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi Stadion Mandala Krida turut disoroti oleh peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Univestitas Gajah Mada (UGM) Yuris Rezha Kurniawan, Jumat (19/2/2021).

Yuris mengapresiasi lembaga antirasuah tersebut dalam memproses penyidikan yang dilakukan mulai dari pemanggilan saksi-saksi sejak November lalu.

Namun, dirinya menyayangkan lantaran penggeledehan yang dilakukan KPK di kantor Disdikpora dan BPO DIY untuk mencari barang bukti penguat dilakukan dua bulan setelah KPK melakukan pemanggilan saksi-saksi.

Baca juga: JCW Sarankan Sri Sultan Jaga Jarak Dengan Wakil Ketua KPK Untuk Hormati Proses Penyidikan

"Bahkan dulu sudah dirilis bahwa KPK sudah mengantongi nama-nama tersangka, akan tetapi akan diumumkan setelah penahanan. Lalu kenapa waktu penggeledahan dilakukan selang dua bulan setelah pemanggilan saksi-saksi," katanya, saat dihubungi Tribun Jogja.

Yuris menjelaskan, dalam kurun waktu dua bulan pasca pemanggilan saksi-saksi tersebut, sangat dimungkinkan pelaku menghilangkan barang bukti yang dicari KPK.

Ia menegaskan, sebagai penyidik, KPK tentunya tidak ceroboh dalam menetapkan tersangka.

"Karena dalam penetapan tersangka kan salah satu syaratnya barang bukti sudah memenuhi. Kenapa penggeledahan kemarin alasannya untuk menguatkan, sementara sebelumnya disampaikan nama tersangka sudah ada," tegas Yuris.

Masih kata Yuris, aturan baru KPK terkait pengumuman tersangka ke masyarakat hanya dibolehkan ketika tersangka sudah ditahan menurutnya membuat kontrol terhadap pelaku berkurang, bahkan terkesan tidak ada sama sekali.

"Ini kebiasaan baru KPK yang berbeda dari kepemimpinan yang dulu seperti ini. Jadinya tidak transparan dan tidak ada kontrol dari masyarakat terhadap pelaku," paparnya.

Ia menganggap, langkah KPK saat ini justru membuat kasus tersebut terlihat bias di mata masyarakat.

Hal itu lantaran saat ini masyarakat tidak dapat mengikuti perkembangan kasus yang mencuat sejak beberapa bulan yang lalu.

Baca juga: Usut Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida, Kantor Disdikpora DIY Digeledah KPK

"Jadi yang tahu itu kan KPK dan tersangka yang sudah dikantongi oleh penyidik. Masyarakat tidak tahu," terang dia.

Yuris juga menyoroti soal kedekatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat ini.

Apabila kedekatan tersebut benar-benar untuk kepentingan antar lembaga, hal itu sah-sah saja.

"Tapi kan saat ini sedang ada proses penyidikan kasus. Mbok ya jangan dulu," pungkasnya. (hda)

Penulis: Miftahul Huda
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved