Komisi B DPRD DIY Tanggapi Persoalan Penyaluran KUR UMKM

Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY RB Dwi Wahyu menilai penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY RB Dwi Wahyu menilai penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang digulirkan pemerintah untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) bagi UMKM belum memiliki konsep untuk mencapai recovery ekonomi.

"Selama ini, penyaluran KUR hanya diberikan saja kepada pelaku UMKM. Namun tidak disertai dengan monotoring yang baik seharusnya dipantau apakah stimulus yang diberikan memiliki dampak pada pemulihan atau sebaliknya," jelasnya pada kanal resmi Biro Administrasi Perekonomian dan SDA DIY, pada Rabu (17/02/2021).

Baca juga: Tunggu Pelantikan, Bupati Bantul Terpilih Abdul Halim Muslih Matangkan Rancangan RPJMD

Tak hanya itu, Pemda DIY juga tidak memberikan tindakan kelanjutan setelah adanya bantuan KUR bagi UMKM.

Sehingga, tidak ada parameter atau ukuran keberhasilan relaksasi kredit tersebut untuk membantu produktivitas UMKM di masa pandemi.

"Tidak adanya kevaliditasan data terkait sejauh efektivitas KUR bagi UMKM membuat kami kesulitan untuk melakukan kebijakan selanjutnya. Karena, seharusnya setelah diberikan pembiayaan langkah selanjutnya harus bisa memastikan pelaku usaha produktif," terangnya.

Dengan begitu, pembiayaan yang disalurkan benar dimanfaatkan untuk mendorong produktivitas untuk membangkitkan ekonomi.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Merosot, Legislatif: Pekerjaan Terberat Tahun ini

Selain itu, pihaknya pun mengusulkan agar Pemda DIY bisa memanfaatkan lembaga keuangan bank perkreditan rakyat (BPR) untuk menyalurkan kredit juga.

Karena, aktivitas BPR sangat dekat dengan masyarakat baik di wilayah kota maupun kabupaten.

"Ini hanya saran saja karena selama ini sinergi data terkait penyaluran KUR UMKM sulit dilakukan. Dengan memanfaatkan BPR yang ada di Kota/Kabupaten dirasa akan memudahkan proses pendataan malahan kalau bisa BPR dibuat merger dengan bank daerah yang menyalurkan KUR. Dengan begitu, KUR akan lebih mudah terakses untuk semua lapisan UMKM baik kelas atas hingga bawah," urainya. (ndg)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved