Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Berharap Ada Mediasi Terkait Kasus Dugaan Pelecehan di Malioboro
Jika ada masalah soal kepariwisataan, diharapkan bisa selesai dan ada saling pengertian guna mendapatkan solusi.
TRIBUNJOGJA.COM - Pariwisata Kota Yogyakarta diharapkan tetap menjadi lokomotif bagi berjalannya roda ekonomi di tengah pandemi.
Jika ada masalah soal kepariwisataan, diharapkan bisa selesai dan ada saling pengertian guna mendapatkan solusi.
Hal itu diungkapkan oleh Susanto Dwi Antoro, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi PDI Perjuangan terkait kasus viral ulah petugas Malioboro yang diduga melakukan pelecehan kepada wisatawan.
"Apapun masalah yang terjadi di Malioboro mari cari solusi sama-sama, termasuk soal pengakuan adanya perilaku tidak menyenangkan yang di unggah di medsos oleh netizen berkait sikap Jogoboro. Sebaiknya memang ada mediasi, " katanya dalam rilis yang diterima tribunjogja.com, Senin, 8/2/2021.
Unggahan tentang dugaan pelecehan ini kali pertama muncul dari kicauan akun @RellaLemabayung dan di amplifikasi oleh akun IG @Jogja24jam yang menjadi viral.
Menurut Susanto Dwi Antoro, mediasi diperlukan agar informasi ke publik lebih terbuka terutama untuk memberikan solusi atas masalah yang ada.
Mediasi penting dilakukan oleh UPT Malioboro mewakili petugas Jogoboro dan netizen yang mengunggah.
"Dinas Kebudayaan sebagai OPD pengampu UPT Cagar Budaya bersama Dinas Pariwisata mewakili stake holder penting lakukan respon. Sebab tiap masalah di Malioboro berdampak pada citra pariwisata Yogyakarta. Semua harus tahu aturan mana yang perlu ditaati dan dijalankan dan bagaimana semestinya pelayanan berkaitan kebijakan kepariwisataan di Malioboro," katanya. (rls)