Breaking News:

PSTKM

Pimpinan DPRD Sebut Pemda DIY Menganulir Kebijakan Pemerintah Pusat Soal Take Away Saat PSTKM

"Pasca audiensi dari pekerja informal itu, malamnya para jajaran kami sudah melakukan kebijaksanaan, bahwa khusus pedagang di Tugu

Istimewa
Ketua DPRD DIY Nuryadi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pasca audiensi yang dilakukan oleh pekerja informal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 28 Januari 2021 lalu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY saat itu juga memberlakukan kebijakan kepada para pekerja informal khusunya pedagang lesehan di kawasan Malioboro untuk meniadakan take away, namun tetap memberlakukan pembatasan kapasitas pengunjung rumah makan sebanyak 25 persen.

Hal itu diungkapkan oleh Kasatpol PP DIY Noviar Rahmad saat menghadiri rapat evaluasi penerapan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) Kamis (4/2/2021) siang.

"Pasca audiensi dari pekerja informal itu, malamnya para jajaran kami sudah melakukan kebijaksanaan, bahwa khusus pedagang di Tugu, Malioboro, Keraton, dan Alun-alun tetap penerapan 25 persen tanpa adanya take away," tegas Noviar.

JK Academy Tetap Adakan Latihan Rutin untuk Memantau Perkembangan Anak Asuhnya

Artinya, para pelaku usaha di empat kawasan primer Kota Yogyakarta tersebut dibebaskan dari jam malam.

"Kami sudah lakukan itu, tinggal kami tunggu kebijakan dari Pemkot/Pemkab saja," ungkapnya.

Kelonggaran waktu yang diberikan kepada pelaku usaha tersebut justru dinilai oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY Nuryadi, bahwa dalam hal ini pemerintah DIY menganulir kebijakan pemerintah pusat.

"Kebijakan pemerintah dianulir. Mestinya kan pembatasan 25 persen itu tadi diterapkan dengan take away, tapi tadi disampaikan ada perubahan kebijakan," terang dia.

Harga Telur Ayam Terjun Bebas di Angka Rp 17 Ribu per Kilogram, Peternak di Sleman Tombok

Dari perubahan kebijakan tersebut, Nuryadi menilai bahwa semestinya pemerintah DIY dapat membuat kebijakan sendiri yang lebih proporsional.

"Kalau keputusan pemerintah pusat dianulir, kenapa provinsi tidak membuat kebijakan sendiri. Pemerintah provinsi harus lebih tegas," ujar Nuryadi.

Disinggung seberapa efektif penerapan PSTKM di DIY selama ini, Nuryadi belum dapat menyimpulkan. (hda)

Penulis: Miftahul Huda
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved