PSTKM Tidak Efektif, Epidemiolog UGM: Perlu Evaluasi Pelaksanaan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Presiden Joko Widodo sempat mengatakan bahwa Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19) tidak efektif, Minggu (31/1/2021).

Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), dr Bayu Satria Wiratama MPH mengungkapkan presiden memang perlu mengevaluasi pelaksanaan PPKM.

“Sebaiknya, tidak hanya bilang tidak efektif tapi juga dicari tahu alasannya dengan cara evaluasi pelaksanaan PPKM,” ujarnya kepada Tribun Jogja, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Hipertensi, 97 Nakes di Bantul Terpaksa Tunda Vaksinasi Covid-19

Ia menjelaskan, sebenarnya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah tindakan preventif yang paling efektif dan tepat sasaran.

Akan tetapi, ada risiko yang perlu dipertimbangkan, yakni risiko ekonomi yang besar.

Dengan adanya PSBB, maka pemerintah perlu memberi konsumsi untuk masyarakatnya.

Kegiatan ini juga membutuhkan dana banyak.

“Prinsipnya Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Manusia (PSTKM) itu kan ada di 3M dan 3T terutama bagian menjaga jarak dengan cara membatasi frekuensi mobilitas,” tuturnya.

Dikatakan Bayu, salah satu alasan mengapa PSTKM atau PPKM itu tidak efektif karena selama ini pemerintah hanya berfokus di ruang publik saja.

Namun, pelaksanaannya masih kurang menyeluruh, sehingga tujuan yang tercapai tidak signifikan.

Larangan untuk makan di warung makan, restoran, atau kafe setelah pukul 19.00 mungkin dipatuhi.

Akan tetapi, masih ada hal yang luput dari pengamatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Hal itu adalah warga yang berkunjung ke rumah sanak saudara dan berkumpul tanpa memperhatikan protokol kesehatan (prokes).

Maka, ia memberi saran, adanya aktivasi relawan dari pihak RT/RW, kata Bayu, rapat desa, kedatangan tamu bisa diawasi.