Breaking News:

Terkait Pergub Pelarangan Demo, Wakil Ketua DPRD DIY: Silahkan Demo di DPRD Tapi Jangan Anarkis  

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meneken Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian

TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meneken Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. 

Pergub DIY yang ditetapkan pada 4 Januari 2021 lalu ini melarang penyelenggaraan aksi unjuk rasa di obyek vital nasional.

Salah satunya adalah kawasan Malioboro yang kerap dijadikan tempat untuk menyalurkan aspirasi. 

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menjelaskan, dirinya memaklumi diterbitkannya peraturan tersebut.

Baca juga: PSTKM Diperpanjang, Paguyuban Kuliner dan PKL di Malioboro Minta Kompensasi dari Pemerintah

Baca juga: Manchester United 2-1 Fulham: Rating Shaw, Fred, Fernandes, Greenwood, Cavani & Pogba MOTM

Sebab Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X ingin melindungi kawasan cagar budaya yang ada di DIY.

"Saya berpendapat, wajar Pak Gubernur DIY mengeluarkan Pergub untuk larangan demonstrasi tempat-tempat cagar budaya," jelasnya, Kamis (21/1/2021).

Menurut Huda, upaya penyampaian aspirasi di ruang publik memang perlu mendapat pengaturan lebih rinci.

Terlebih sebelumnya sempat terjadi kerusuhan saat demonstrasi penolakan Omnibuslaw di kawasan Malioboro.

Kendati demikian, kalangan dewan tetap membuka diri jika ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya di kompleks Gedung DPRD DIY.

Terlebih demo-demo yang tertib dan kritis memang sangat dibutuhkan. 

Baca juga: Bupati Sleman Sri Purnomo Positif Covid-19, Berikut Pernyataan Resminya

Baca juga: Awal Mula Bupati Sleman Sri Purnomo Dinyatakan Positif Covid-19, Ini Keterangan Dinkes Sleman

"Perlu diatur apalagi kemarin ada demo anarkis yang menganggu masyarakat. Cuman titik poinnya, bawahsanya menyampaikan pendapat di muka umum tetap dilindungi UU dan silahkan menyampaikan pendapat di depan DPRD karena memang dilindungi UU," jelasnya.

Menurutnya, aksi demonstrasi memiliki banyak manfaat. Di antaranya dapat melatih kepedulian, rasa empati, dan jiwa kepempinan seseorang.

Selain itu sebagian tokoh-tokoh pemimpin bangsa ini juga kerap terlibat pada aksi penyampaian pendapat melalui demonstrasi.

"Itu (demonstrasi) sesuatu yang positif dan justru merupakan daya tarik Yogya sebagai kota pendidikan. Di sini tidak hanya belajar ilmu, tapi belajar kepemimpinan dan melatih menyampaikan pendapat di muka umum. Yang jadi masalah kan demonya anarkis. Itu yang tidak kita inginkan. Silakan demo di DPRD tapi jangan anarkis," paparnya. (tro)

Penulis: Yuwantoro Winduajie
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved