Breaking News:

PSTKM

PSTKM Diperpanjang, Paguyuban Kuliner dan PKL di Malioboro Minta Kompensasi dari Pemerintah

"Omset terjun bebas sampai 70 persen seperti saya. Kami merasa kesulitan dan selama ini PKL belum ada bantuan dari Pemkot dan Pemda DIY

Penulis: Rendika Ferri K
Editor: Kurniatul Hidayah
Tribunjogja.com | Bramasto Adhy
ILUSTRASI Malioboro 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA -  Ketua Paguyuban Kuliner Malioboro dan Paguyuban PADMA, Yati Dimanto mengatakan, pihaknya tak sepakat jika PSTKM diperpanjang.

Ia mengatakan, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang tidak 'nekak' rakyat kecil. 

Namun, jika PSTKM terpaksa diperpanjang, ia memohon agar kuliner tetap boleh buka sampai pukul 22.00 WIB dan menerima tamu di tempat.

Tentunya dengan pemberlakukan protokol kesehatan yang ketat.

Baca juga: Bupati Sleman Sri Purnomo Positif Covid-19, Berikut Pernyataan Resminya

Baca juga: VIRAL Bakso Mie Ayam Telolet Mbak Charly, Bule Belanda yang Jualan Makanan Murah di Yogyakarta

Hal ini karena saat pemberlakukan ini, pedagang sangat terpukul akibat sepinya pembeli.

"Omset terjun bebas sampai 70 persen seperti saya. Kami merasa kesulitan dan selama ini PKL belum ada bantuan dari Pemkot dan Pemda DIY. Kalau tak boleh, ya diberi kompensasi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Makanan Siang (PPMS) Malioboro, Suparno Sito, mengatakan, pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada gubernur dan walikota untuk memohon agar PSBB tak diperpanjang.

Permohonan itu sudah diajukan melalui surat resmi.

"Kita akan melaksanakan sesuai instruksi dari Gugus Covid, tetap menaati protokol kesehatan. Kemarin melayangkan surat resmi kepada walikota dan gubernur. Semua komunitas di kawasan Malioboro tak hanya PKL, tetapi juga pengusaha toko, pengemudi andong, becak, semua komunitas pelaku usaha di malioboro, melayangkan surat dan memohon kepada pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk tidak memperpanjang PSBB," ujarnya, Kamis (21/1/2021).

Menurutnya, perpanjangan PSTKM  akan memberatkan mereka pedagang kecil menengah yang menggantungkan hidup di sana.

Namun, jika PSTKM tetap diperpanjang, pemerintah daerah sebaiknya memberikan kompensasi, karena adanya kebijakan ini sangat memukul para pelaku usaha dan rakyat kecil.

Baca juga: Resmi Ditetapkan Sebagai Pemenang Pilkada Klaten 2020, Ini Komentar Sri Mulyani

Baca juga: Jangan Nekak, Ini Aspirasi Paguyuban Pedagang di Malioboro yang Tak Setuju PSTKM Diperpanjang

"Pada prinsipnya kami UKM yang tergabung dalam kontek kawasan Malioboro dan UKM yang ada usaha di Malioboro. Pada prinsipnya kita sangat berat. Kalau kita tak setuju, itu juga kebijakan pemerintah. Kita berat, kalau itu toh diperpanjang lagi. Ekonomi di kami sangat terpuruk.

Pelaku usaha di pariwisata sangat terpuruk dan akan sangat berat jika itu diperpanjang. Namun, kalau ada ketentuan dari pusat dan ditindaklanjuti oleh pemda DIY dan Pemkot Jogja, mungkin kami bisa  minta diupayakan semacam kompensasi agar kami ibarat dikurung tapi tak dikasih solusi bagaimana mencari makan," ujarnya.

"Harapan kami kalau pemerintah memperpanjang PSBB ada semacam kompensasi kepada kami, pelaku usaha sedikit membantu meringankan beban hidup. Kalau bisa, kita berharap tak diperpanjang, tapi kita siap menaati prokes. Kita awal covid muncul, kita menjalankan protokol kesehatan sejak Maret 2020 lalu," tambah Sito. (rfk)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved