Ini Tanggapan Dewan Terkait Penurunan Jumlah Penerima Bansos PKH di DI Yogyakarta

Laporan Reporter Tribun Jogja, Yuwantoro Winduajie

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana memaklumi adanya pengurangan jatah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial DIY.

Sebab upaya itu dilakukan untuk meningkatkan akurasi sehingga penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran.

"Supaya tidak kedobel-dobel, untuk bantuan-bantuan ini memang mesti valid datanya. Itu berkurang 3 ribu karena validasi," tandasnya kepada Tribun Jogja, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Waspada Chikungunya di Musim Penghujan, Cek Gejala Penyakit dan Bahayanya Berikut Ini 

Baca juga: Mengintip Warna-Warni Anggrek Kebun Aisyah Hana di Bantul, Makin Digemari di Tengah Pandemi 

Berdasarkan pengalamannya mengawal penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) beberapa waktu lalu, Huda sempat menemui fenomena serupa.

Terjadi pengurangan jumlah penerima setelah tahap validasi dan verivikasi kepada penerima manfaat dilakukan.

"Dulu pas BST juga gitu. Ada 169 ribu yang kita luncurkan. Ternyata 10-11 ribu itu balik. Karena datanya tidak memenuhi syarat. Jadi itu karena validasi dan verifikasi bisa berkurang," lanjutnya.

Huda menjelaskan, bantuan sosial sangat dibutuhkan masyarakat.

Baca juga: Tribunnews.com Raih Penghargaan Adam Malik Awards 2021, Kategori Media Online Terbaik

Baca juga: UPDATE Covid-19 DI Yogyakarta : LAGI, REKOR BARU, Penambahan Kasus Baru Mencapai 379 Kasus

Terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19.

Namun menurutnya, yang perlu menjadi fokus saat ini adalah penanganan pandemi Covid-19.

Sebab, jika pandemi Covid-19 telah tertangani, ekonomi masyarakat bisa kembali tumbuh.

"Bantuan itu baik tapi akan lebih baik kalau menumbuhkan ekonomi sehingga bantuan-bantuan itu berkurang," jelasnya.

"Jadi bantuan itu berkurang karena memang ekonomi membaik bukan karena nyoret data-data," sambungnya. (tro)