Ini Tanggapan Sekda DIY Terkait PSBB Jawa-Bali, WFH Hingga Aturan di Tempat Wisata DI Yogyakarta

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan baru yakni pembatasan kegiatan masyarakat secara massif di wilayah Jawa-Bali mulai tanggal 11 hingga 15 Januari 2021.

Terdapat empat parameter dilakukannya pembatasan pergerakan manusia di wilayah Jawa-Bali, yakni tingkat kematian di atas rata rata tingkat kematian nasional yang sebesar 3 persen, tingkat kesembuhan di bawah rata rata tingkat kesembuhan nasional yang sebesar 82 persen.

Lalu tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional, yaitu sekitar 14 persen dan tingkat keterisian RS untuk ICU dan isolasi di atas 70 persen.

Pernyataan tersebut diungkapkan Menko Perekonomian RI Airlangga Hartato dalam konferensi virtual bersama seluruh Gubernur, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: SMAN 3 Bantul Masih Terapkan Pembelajaran Daring Hingga Akhir Januari 2021

Baca juga: 8 Aturan PSBB Jawa Bali Mulai 11-25 Januari 2021, Sistem Kerja WFH hingga Jam Operasional Mal

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan pembatasan aktivitas meliputi pembatasan di tempat kerja dengan work from home sebanyak 75 persen dengan melakukan protokol kesehatan dengan ketat. 

"Tadi saya sudah mendampingi Ngarso Dalem (Gubernur DIY) rapat dengan Presiden, termasuk para Menteri dan seluruh Gubernur seluruh Indonesia bahwa wilayah Jawa-Bali perlu dilakukam pembatasan pergerakan manusia, ya seperti aturan yang diterapkan DIY saat libur Nataru kemarin," katanya, saat dihubungi Tribun Jogja.

Selain penerapan WFH, dalam kebijakan pembatasan pergerakan manusia yang diumumkan pemerintah pusat tersebut juga berdampak pada kegiatan belajar-mengajar yang seluruhnya melalui daring.

Namun, sektor esensial berkaitan kebutuhan pokok tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas serta penerapan protokol kesehatan ketat.

Kemudian, jam buka kegiatan di pusat perbelanjaan juga dibatasi hingga pukul 19.00 WIB. 

Pengunjung rumah makan yang memesan makanan dan minuman di tempat maksimal hanya 25 persen dari kapasitas tempat.

Selanjutnya kegiatan konstruksi tetap diizinkan 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Baca juga: UPDATE Covid-19 DI Yogyakarta : Terjadi Penambahan 272 Kasus Baru Hari Ini

Baca juga: Jadwal dan Live Streaming Liga Italia Malam Ini : AC Milan vs Juventus, Sampdoria vs Inter Milan

Pembatasan juga berlaku di tempat ibadah sebesar 50 persen dari kapasitas tempat ibadah, dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Selain itu, fasilitas umum dan kegiatan sosial atau budaya dihentikan sementara dan kapasitas serta jam operasional moda transportasi dilakukan pengaturan manajemen operasi.

"Tentang tempat wisata yang berpotensi mengundang keramaian dibatasi masuknya. Lalu juga unsur pegawai baik negeri atau swasta perlu ada pembatasan," imbuh Aji.

Meski aturan dari pemerintah tersebut telah turun, namun pemerintah pusat membebaskan masing-masing daerah untuk menyesuaikan.

"Semuanya dikembalikan ke masing-masing daerah. Itu dalam rangka merumuskan aturan turunannya," tambahnya.

Ditanya langkah apa yang akan diturunkan dari pemerintah DIY, Aji menegaskan Kamis (7/1/2021) besok pihaknya baru akan membahas bersama Bupati/Walikota.

Para Bupati/Wali Kota diminta untuk mempertimbangkan aturan yang diturunkan pemerintah pusat tersebut supaya dapat disesuaikan di masing-masing daerah.

"Saya kira apa yang disampaikan menjadi pertimbangan. Menjadi acuan dalam rangka menyusun regulasi, dan bisa saja ada tambahan dari aturan pusat," ungkap mantan Kadisdikpora DIY ini.

Baca juga: Lakukan 7 Amalan Berikut Ini, Agar Bahagia di Dunia dan Akhirat

Baca juga: Penting dan Catat, Hari Ini Tanggal 6 Januari di Masa Lalu, Kahlil Gibran dan Jeanne dArc Lahir

Sementara bentuk aturan yang nantinya diterbitkan oleh pemerintah DIY, Aji mengatakan hal itu akan dikoordinasikan dengan Biro Hukum Pemda DIY.

Ditanya terkait aturan yang sesuai di DIY, ia menyampaikan bahwa Yogyakarta dikenal sebagai Kota Pariwisata, sehingga aturan pembatasan wisatawan sebesar 50 persen patut dipertimbangkan.

Kemudian, lanjut dia, pembatasan jam buka tempat usaha juga menjadi hal yang perlu diterapkan lebih disiplin.

"Jadi regulasinya dalam bentuk apa kami masih berkoordinasi dengan biro hukum. Untuk di Yogya, ya pembatasan pengunjung tidak boleh lebih dari 50 persen," pungkasnya. (hda)