Pemda DIY Tetap Fokus Kesehatan dan Ekonomi Untuk RKPD 2022

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kesehatan dan Ekonomi masih menjadi fokus pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022.

Hal itu disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat  membuka Kick Off Meeting Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual, Senin (21/12/2020) di Gedung Pracimasono, Kompleks Kepatihan.

Dalam kesempatan itu, Sri Sultan berdialog dengan perwakilan Menteri PPN/Bappenas yakni Deputi Bidang Pengembangan Regional Daerah PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata, serta Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri RI Nitya Suwignyo. 

Dalam sambutannya, Sri Sultan menuturkan bahwa adanya pandemi berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan sehingga menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang mengandung risiko. 

Baca juga: UPDATE Covid-19 DI Yogyakarta : Tambahan 186 Kasus Baru, Terbanyak dari Kota Yogyakarta

Baca juga: Pemkab Sleman Luncurkan Buku Evaluasi KBM Selama Pandemi COVID-19

“Kinerja perekonomian DIY di tahun 2020 sangat jauh dari harapan, karena mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Triwulan II 2020 perekonomian kita mengalami kontraksi sebesar 6,74 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019,” tutur Sri Sultan.

Di samping itu, Sri Sultan menjelaskan jika berhentinya sektor pariwisata selama pandemi berdampak besar terhadap sektor-sektor yang lain sehingga perekonomian kita mengalami kontraksi yang cukup tinggi.

“Meskipun demikian di triwulan III kinerja perekonomian DIY mulai mengalami perbaikan dengan kontraksi sebesar 2,84 persen dibanding periode yang sama tahun 2019," imbuhnya.

Sri Sultan berharap penguatan dan percepatan belanja pemerintah sebagai stimulus perekonomian, diharapkan dapat merespon lemahnya sisi permintaan. 

Di satu sisi, peranan teknologi informasi juga tak boleh dilupakan sebagai upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi.

Kerja sama lintas teknis, lintas sektor bahkan lintas kewilayahan yang saling bahu-membahu sangatlah diperlukan. 

“Tujuannya untuk melengkapi dan mengambil peran sesuai ketugasannya, sehingga dapat terwujud pembangunan yang sinergis lintas sektor, bertahap, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji saat ditemui seusai agenda, mengatakan bahwa Pemda DIY tidak melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Ini artinya kita harus punya prioritas terhadap 2022. Kalau tidak ada perubahan RPJMD, berarti harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan baru, termasuk SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah),” ujar Aji.

Ia menambahkan, bahwa prioritas kerja tahun depan juga masih berkaitan dengan penanganan COVID-19.

Baca juga: Rugikan Negara Rp 3 Miliar, 7 Eks Anggota DPRD Gunungkidul Digiring ke Lapas Wirogunan

Baca juga: Wakil Ketua DPRD DIY Sebut Sistem KPBU Menghambat Penanganan Sampah di TPST Piyungan

“Kami juga mengedepankan baik pemulihan ekonomi maupun kesehatan. Di satu sisi, Bappenas juga memberikan kritik agar angka kemiskinan dan raiso gini di DIY dapat diperbaiki di tahun 2022. Tentu ini menjadi masukan Pemda dalam menyusun RKPD tahun 2022 mendatang,” tambahnya.

Senada dengan Aji, Kepala Bappeda DIY Beny Suharso menyatakan bahwa tingkat kemiskinan DIY masih menjadi perhatian. 

“Saat ini, tingkat kemiskinan di DIY masih di angka 12,35 persen sementara pusat mengusulkan di angka 8,25 persen. Paling tidak, tidak semakin meningkat persentasenya,” ujar Beny

Mengenai program penumbuhan ekonomi, akan dilakukan program-program penguatan seperti efektivitas industri kreatif. 

“Hal lain, selama pandemi ini berjalan, harga dan petani harus kita lindungi. Caranya, produknya kita beli. Itu salah satu caranya. Untuk program pemulihan ekonomi karena COVID-19 ini sendiri ada di angka 69,73 milyar, semuanya masuk BTT (Belanja Tidak Terduga),” jelas Beny. (Hda)