Breaking News:

TPST Piyungan Penuh

Wakil Ketua DPRD DIY Sebut Sistem KPBU Menghambat Penanganan Sampah di TPST Piyungan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turut berkomentar adanya protes warga yang berada di sekitar

TRIBUNJOGJA.COM / Miftahul Huda
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turut berkomentar adanya protes warga yang berada di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Bantul.

Kalangan dewan menganggap pemerintah DIY tidak mampu menangani persoalan sampah di TPST Piyungan dengan maksimal, sementara miliaran anggaran telah digelontorkan untuk mendesain sistem drainase dan pengelolaan sampah di TPST tersebut.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana yang secara tegas menganggap pemerintah DIY lamban dalam memecahkan persoalan sampah di TPST Piyungan.

Baca juga: UPDATE Covid-19 Kulon Progo : Tambahan 16 Kasus Baru, 2 Probable Meninggal, 14 Pasien Sembuh

Baca juga: BREAKING NEWS: Pemkab Bantul Berkabung, Sekretaris Disdikpora Meninggal, Dirawat Karena Covid-19

Sistem Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang direncanakan sejak beberapa tahun lalu juga menurutnya belum menjawab persoalan sampah yang kini membuat warga di sekitar TPST Piyungan menjerit karena limbah air sampah yang tidak terkendali, akibat buruknya sistem drainase.

"Menurut saya sistem KPBU itu lambat. Hanya mengulur waktu saja, dari dulu pra kajian diekspose tapi setelah itu tidak ada kabar. Kasihan warga banyak yang protes," kata Huda saat dihubungi Tribun Jogja, Senin (21/12/2020).

Sementara anggaran yang kini sudah digelontorkan, lanjut Huda, pemerintah DIY terhitung sudah empat tahun meminta anggaran untuk menentukan metode dan pembuatan konstruksi untuk pengelolaan sampah di sana. 

Akan tetapi sejauh ini legislatif menilai beberapa program yang diusulkan belum membuahkan sepenuhnya membuahkan hasil.

Baca juga: Bank BPD DIY dan Kemenag Bantul Implementasikan Donasi Digital di Tempat Ibadah

Baca juga: Sebanyak 18 Kalurahan Raih Penghargaan Tata Kelola Pemerintahan di Kulon Progo

"Sudah empat tahun itu dianggarkan untuk konstruksi dan sebagainya. Pertahun sekitar Rp 20 miliar. Kalau dikali empat sudah Rp 80 miliar. Tapi tetap saja jadi persoalan saat musim hujan," ungkap Huda.

Anggota Fraksi PKS ini menegaskan, untuk menyelesaikan persoalan sampah di TPST Piyungan hanya bisa dimusnahkan seluruhnya.

Jika hanya meratakan dan menguruk sampah yang ada, persoalan yang lebih besar justru akan muncul setiap tahunnya.

Selain pemusnahan sampah, pilihan terakhir menurutnya pemerintah DIY harus berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pengadaan lahan yang baru.

"Kalau diratakan, lalu sampah ditumpuk lagi tidak akan selesai. Harus dimusnahkan atau pemerintah DIY harus mengadakan lahan baru. Silahkan dirembuk dengan Pemkab/Pemkot," pungkasnya. (hda)

Penulis: Miftahul Huda
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved