Angka Stunting Turun, Dinkes Kulon Progo Tetap Lakukan Upaya Pencegahan 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Kasus stunting di Kulon Progo hingga saat ini masih menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.

Meskipun sejak 2017 hingga 2020 kasus tersebut mengalami penurunan. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo mencatat sampai akhir November 2020, jumlah penderita stunting berada di angka 11,15 persen atau 2.335 balita dari 20.949 balita yang ditimbang. 

Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Baca juga: Lampaui Target Nasional, Partisipasi Pemilih di Pilkada Klaten Tembus 81,4 Persen

Baca juga: REKOR, Tambahan 34 Kasus Baru Covid-19 di Gunungkidul, Dinkes Pastikan Bukan Klaster Pilkada

Tren penurunan terjadi sejak 2017 sekitar 16,38 persen. 

Kemudian pada 2018 menjadi 14,31 persen serta 2019 menjadi 12,57 persen. 

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Suhartini mengatakan, Dinkes Kulon Progo terus berupaya melakukan penanganan untuk mengurangi kasus stunting. 

"Kami melakukan penanganan sejak sebelum hamil, sedang hamil hingga balitanya," ucapnya Rabu (16/12/2020). 

Terlebih selama pandemi Covid-19, posyandu sudah berjalan sejak Agustus 2020 di wilayah yang tidak rentan terjadi penularan bersamaan dengan pemberian vitamin A. 

Pelaksanaan posyandu tersebut tentunya dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. 

Baca juga: Kemenpan RB Sebut Pendaftaran CPNS Dijadwalkan April-Mei 2021

Baca juga: IHSG Diprediksi Menguat, Saham Telekomunikasi Menjadi Rekomendasi Pasar

"Selama ditunda kami melakukan pemantauan pertumbuhan melalui buku KIA," katanya. 

Adapun kasus stunting di Kulon Progo disebabkan oleh pola asuh dalam pemberian makanan balita maupun berasal dari keluarga miskin.

Oleh sebab itu untuk mencegah kasus stunting, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulon Progo berkolaborasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pertanian dan Pangan (Distangpangan) melakukan pemberian beras Biofortifikasi Inpari IR Nutri Zink bagi ibu hamil dan balita yang berasal dari keluarga miskin. 

"Nantinya Dinkes menggunakan basis data terpadu (BDT) dari Dinsos. Sementara Distangpangan untuk pengadaan beras biortifikasi Inpari IR Nutri Zink," terangya. (scp)