Tingkatkan Pelayanan, BBPOM Yogyakarta Minta Masukan dari Masyarakat

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta menggelar Forum Konsultasi Publik di Hotel Santika Premiere Jogja, Selasa (8/12/2020). 

Kepala BBPOM Yogyakarta, Dra Dewi Prawitasari, Apt MKes mengungkapkan sesuai amanat dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, BPOM selaku institusi yang memiliki fungsi sebagai pelayanan publik, diwajibkan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam melaksanakan fungsinya tersebut. 

"Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengusulkan, memberi masukan dan saran atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan," ujar Dewi dalam kesempatan tersebut. 

Untuk maksud tersebut, lanjutnya, melalui forum konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber masukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik BPOM, khususnya BBPOM di Yogyakarta. 

Adapun pihak-pihak yang diundang dalam kegiatan ini berasal dari lintas sektor.

Baca juga: Satpol PP Serahkan Berkas BAP Pelanggaran Prokes ISF 2020 ke Ditreskrimum Polda DIY

Baca juga: PT KAI Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Merapi di Cangkringan dan Balerante Klaten

Antara lain instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, komunitas desa, komunitas pasar, komunitas sekolah, masyarakat pengguna layanan informasi dan pengaduan, pelaku usaha, dan wartawan. 

Lebih lanjut, kata Dewi, selain itu kegiatan ini dimaksudkan pula untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPOM. 

Pada kesempatan kali ini, BBPOM Yogyakarta juga akan menyampaikan Sertifikat Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman.

"Selamat kami sampaikan pada Bapak/Ibu, diharapkan program keamanan pangan di sekolah dapat berlanjut sehingga tahun depan dapat diperoleh sertifikat Level 2 dan keamanan pangan di sekolah dapat diwujudkan," imbuhnya.

Di akhir acara, disimpulkan beberapa rekomendasi dari para peserta untuk BBPOM Yogyakarta, di antaranya BBPOM perlu membuat konten di media sosial (YouTube/Instagram) perihal fakta atau hoaks isu-isu obat-obatan.

Kemudian perlu ada gerakan massif dalam sosialisasi dan promosi tentang pelaksanaan keamanan pangan, penambahan kader keamanan pangan di wilayah, adanya media sosial yang sesuai dengan kebutuhan generasi milenial yang bersifat hiburan yang edukatif dalam pelayanan. 

Di samping itu, pelayanan keliling yang menjangkau sampai kabupaten, dibuka pelayanan di MPP, adanya KIE yang banyak melibatkan generasi milenial terutama dalam memilih obat dan makanan aman.

Bimtek keamanan pangan sekolah, program desa pangan aman, dan program pasar aman dari bahan berbahaya bisa dilakukan secara berkelanjutan.

Pembentukan kader keamanan pangan nasional diperluas, tidak hanya Bantul dan Kota Yogyakarta tetapi juga kabupaten di DIY, penindakan terhadap distributor yang mengedarkan pangan mengandung bahan berbahaya di pasar tradisional. (Tribunjogja/Maruti Asmaul Husna)