Jadwal Vaksinasi Covid-19 Tunggu Evaluasi Keamanan dari BPOM dan Fatwa Halal MUI

Dalam tayangan terpisah, Presiden Joko Widodo menuturkan, kedatangan vaksin dari Sinovac tersebut merupakan kabar baik bagi rakyat Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan suatu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020,” kata Jokowi, Minggu.

Jokowi menuturkan, akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap suntik yang akan tiba pada Januari 2021.

“Selanjutnya diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Kita akan bersyukur Alhamdulillah vaksin sudah tersedia artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah covid-19,” tutur dia.

“Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan),” ucap Jokowi.

Baca juga: Setiap Botol Vaksin Covid-19 di Indonesia Dilengkapi ID dan Label Barcode

Baca juga: Anggaran yang Dikeluarkan Pemerintah untuk Beli Vaksin Covid-19

Minta Tak Tergesa-gesa

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) tidak terburu-buru mengeluarkan emergency use authorization (EUA) atau izin penggunaan vaksin Covid-19 yang baru saja datang dari perusahaan bio farmasi asal Cina, Sinovac.

Saleh mengingatkan BPOM agar hati-hati dan melakukan penelitian mendalam terhadap vaksin sebelum bisa didistribusikan ke masyarakat.

"Masyarakat calon pengguna menggantungkan nasib dan harapannya kepada BPOM. Untuk itu, BPOM tidak usah terburu-buru dalam memberikan izin. Silakan manfaatkan waktu yang tersedia sebelum memberikan keputusan," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (7/12/2020).

Menurut dia, keamanan dan efektivitas vaksin tersebut harus betul-betul terjamin.

Dengan demikian, manfaat yang dirasakan publik setara dengan biaya besar yang dianggarkan pemerintah untuk pengadaan vaksin.

"Pemerintah harus memastikan keamanan dan efektivitas vaksin tersebut dalam meningkatkan imunitas masyarakat," ujar Saleh.

Bertalian dengan itu, Saleh meminta pemerintah menyiapkan skema distribusi vaksin dengan matang.

Para calon penerima harus segera didata. Hal lain seperti tempat penyimpanan (cold chain) dan tenaga kesehatan yang memberikan vaksin juga harus disiapkan.

"Pemerintah diharapkan dapat melakukan distribusi vaksin secara baik ke seluruh Indonesia. Harus dipastikan bahwa distribusi vaksin dilaksanakan secara aman. Pasalnya, saat ini, perdebatan soal distribusi vaksin justru terletak pada cold chain," tutur dia.