Marwan Jafar: Perlu Data Terpadu Kuat dan Eksekutor yang Baik buat Membantu UMKM
Kementerian Koperasi dan UKM harus mampu menjadi konduktor yang mengorkestrasi serius penguatan UMKM.
lihat foto
Sementara itu peneliti Indef Media Askar, menggarisbawahi sejumlah masalah yang membelit UMKM seperti dipaparkan Marwan Jafar.
Misalnya Askar menyatakan apa pun kebijakan yang diambil pemerintah bagi pelaku UMKM tidak banyak pilihannya kecuali dirugikan.
Sebab, berbeda dengan usaha besar dan menengah yang tetap memiliki beberapa opsi mulai dari restrukturisasi usaha hingga pengurangan karyawan.
Peneliti Indef ini menyarankan buat jangka pendek ke depan, agar kalangan UMKM juga mampu melakukan manajemen resiko secara cerdas.
Sedangkan pihak pemerintah diimbau memperbaiki beberapa kebijakan mulai dari memutakhirkan data kategorisasi UMKM yang dikritisi Marwan hingga penerapan digitalisasi buat membantu pendanaan secara langsung ke para pelaku UMKM.
"Di kampung saya Sumatera Barat ini, kemarin saya lihat orang mengantri mendapat bantuan UMKM. Mereka ternyata bisa ikut antre meskipun sejatinya bukan pelaku UMKM karena mendapat rekomendasi dari kepala desa atau nagari yang seperti makelar saja," ungkapnya.
Menanggapi peneliti Indef tentang perbaikan kebijakan pemerintah, Marwan mengungkapkan pada setiap rapat kerja di Komisi VI dengan mitra kerja pemerintah, pihak DPR selalu menyetujui kebijakan maupun anggaran terkait memperkuat UMKM sepanjang akuntabel.
"Kuncinya adalah pangkas regulasi dan birokrasi yang berbelit, termasuk akses permodalan. Kita butuh para 'eksekutor' yang baik di lapangan dan pengawalan yang kuat buat membantu UMKM kita. Pemerintah pusat dan daerah mesti memperbaiki koordinasi dan menghilangkan ego sektoral. Semua stakeholder harus kompak Jangan lupa juga, bila pemerintah mampu menangani perekonomian di masa Pandemi ini dengan baik maka kalangan investor intenasional juga memberikan kepercayaan dan datang ke sini," pungkas Marwan pada diskusi tersebut. (rls)
