Sebuah Helikopter Disiapkan BNPB Untuk Bantu Aktivitas Pemantauan Erupsi Merapi, Ini Alasannya

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiagakan satu unit helikopter jenis Dauphin, untuk aktivitas pemantauan dan kegiatan yang dianggap perlu dalam penanganan jika terjadi erupsi Gunung Merapi.

Hal itu disampaikan Kepala BNPB, Doni Monardo saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan dan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta, guna memonitor dan mendapatkan informasi terkait peningkatan status Gunung Merapi yang telah ditetapkan menjadi Level III atau Siaga.

Menurut Doni, helikopter itu dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah yang mencakup wilayah administrasi Gunung Merapi.

“Kami dari BNPB akan menempatkan helikopter di sini, yang bisa mungkin nanti dimanfaatkan oleh Gubernur DI Yogyakarta dan Gubernur Jawa Tengah untuk memantau perkembangan Gunung Merapi,” jelas Doni, melalui keterangan resmi BNPB yang diterima Tribun Jogja, Kamis (19/11/2020)

Lebih lanjut, Doni mengatakan, helikopter tersebut akan dititipkan kepada jajaran TNI dan disiagakan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta. Seluruh operasional akan diatur oleh TNI.

Baca juga: Hati Hati Hujan Deras dan Angin Kencang Sudah Robohkan Pohon dan Menimpa Rumah di Bantul

Baca juga: Ini Alasan Pemkab Magelang Selektif Keluarkan Izin dan Awasi Penyelenggaraan Kegiatan

Baca juga: Doa Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Semoga Sebaran Covid-19 di Warung Bakmi Tak Meluas

Doni berharap, nantinya penggunaan helikopter untuk pemantauan dan peninjauan kondisi Gunung Merapi juga dilakukan oleh tim dari Badan Geologi maupun BPPTKG.

Sehingga, informasi yang akurat dari para tim ahli kemudian dapat digunakan untuk memberikan penanganan dan kegiatan lain dalam memitigasi potensi ancaman bahaya erupsi Gunung Merapi.

“Mungkin pada saat Gubernur melakukan peninjauan, mungkin juga bisa diikuti oleh tim Badan Geologi,” ujar Doni.

Adapun penempatan helikopter BNPB tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa Pemerintah Pusat hadir dalam rangka memitigasi dan penanganan bencana alam serta memberikan pelayanan untuk masyarakat.

Hal itu sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo yang menekankan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi hukum yang tertinggi.

“Solus Populi Suprema Lex, atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga semua rencana-rencana yang berhubungan dengan antisipasi erupsi Gunung Merapi harus kita lakukan sebaik mungkin, agar mengurangi risiko, terutama korban jiwa, termasuk juga kerugian harta benda,” jelas Doni.

Sebagaimana perkembangan informasi, status aktivitas Gunung Merapi naik menjadi Level III atau Siaga sejak Kamis (5/11).

Menurut informasi dari BPPTKG, aktivitas Gunung Merapi pada tahun 2020 diprediksi memiliki kesamaan dengan erupsi 2006 silam.

Aktivitas Gunung Merapi tahun 2020 berpotensi memicu terjadinya guguran lahar panas, akan tetapi diperkirakan tidak akan lebih buruk dari erupsi 2010.

Hanya saja, BPPTKG menganggap bahwa hal tersebut tetap perlu diantisipasi oleh berbagai pihak terkait untuk situasi dan kondisi tertentu yang dapat terjadi ke depannya.