Ratusan Paket Pekerjaan DPUPKP Sleman Terdampak Rasionalisasi Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman melakukan rasionalisasi anggaran pekerjaan
Penulis: Christi Mahatma Wardhani | Editor: Kurniatul Hidayah
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman melakukan rasionalisasi anggaran pekerjaan untuk penanganan COVID-19.
Dampaknya ratusan paket pekerjaan tidak bisa dilaksanakan.
Pada awalnya DPUPKP Sleman mengalokasikan Rp 414,8 miliar.
Namun setelah rasionalisasi dan refokusing, anggaran dipangkas hampir 50 persen menjadi Rp 219,21 miliar.
Kepala DPUPKP Kabupaten Sleman, Taupiq Wahyudi mengatakan sebelum rasionalisasi anggaran, ada 510 paket pekerjaan dari tujuh bidang.
Namun setelah rasionalisasi, hanya ada 204 paket yang bisa dikerjakan.
Baca juga: Nasabah BPD Syariah DIY Mengaku Puas dengan Pelayanan yang Diberikan
Baca juga: Gandeng PT KAI, Pemkot Yogya Bagikan 5.000 Face Shield di Malioboro Yogyakarta
"Bidang Bina Marga dari 105 paket menjadi 21 paket. Bidang Cipta Karya dari 65 paket menjadi 52 paket. Untuk Cipta Karya pengurangan paket tidak banyak karena fokus di masalah penyediaan air minum. Kami anggap masyarakat masih membutuhkan,"katanya, Minggu (18/10/2020).
Pengurangan paket terbanyak adalah bidang Sumber Daya Air. Dari awal 195 paket menjadi 2 paket saja. Namun demikian ada perubahan di 2020 dengan penambahan 30 paket.
"Bidang perumahan dari 71 paket jadi 34 paket. Untuk perumahan difokuskan pada penanganan kawasan kumuh," ujarnya.
Meski beberapa bidang mengalami rasionalisasi, tidak ada pemotongan anggaran untuk pembangunan. Termasuk untuk pembangunan gedung DPRD Sleman dan Sekretariat Sleman.
Baca juga: BREAKING NEWS: Tambah 1 Kasus Covid-19 dan 1 Pasien Sembuh di Kulon Progo Pada 18 Oktober 2020
Baca juga: Berkenalan dengan Cikal Bakal Sepeda Modern, Velocipede 1863 Reproduksi Warga Kota Magelang
Taupiq mengungkapkan saat ini pekerjaan yang menjadi prioritas adalah pembangunan DPRD Sleman dan Sekretariat Daerah Sleman.
Sebab pengerjaan sudah dilakukan sejak 2019 lalu dan hampir rampung.
"Gedung DPRD Sleman sudah 72 persen, sementara Setda sudah 42 persen. Kami targetkan selesai akhir tahun, karena kontrak sampai 31 Desember, dengan anggaran multiyears,"ungkapnya. (maw)
